lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Persoalan energi di Kalimantan Timur mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim. Mulai dari pemadaman listrik, antrean panjang BBM hingga mahalnya LPG 3 kilogram di wilayah pedalaman dan perbatasan, seluruhnya menjadi pembahasan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim Tahun 2026 di Aula Makodam VI Mulawarman, Rabu (7/10/2026).
Rapat tersebut tidak hanya membahas kondisi yang terjadi di lapangan, tetapi juga mendorong langkah konkret agar persoalan energi tidak semakin membebani masyarakat.
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) meminta seluruh pihak, mulai pemerintah daerah, TNI, Polri, Pertamina, PLN hingga instansi terkait, bergerak bersama memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap aman.
Menurutnya, penanganan persoalan tidak boleh menunggu kondisi memburuk. Stok BBM harus diamankan sebelum antrean semakin panjang, pasokan listrik dijaga sebelum pemadaman meluas, dan ketersediaan air bersih dipastikan sebelum masyarakat mengalami kesulitan.
“Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular. Jangan tunggu asap baru kita padamkan. Lebih baik kita cegah sebelum menjadi api. Begitu juga listrik. Harus kita amankan sebelum padamnya makin meluas. Air bersih juga harus siapkan, sebelum masyarakat kesulitan,” tegas Gubernur Harum.
Kaltim kaya batu bara, tetapi masih hadapi pemadaman
Persoalan kelistrikan menjadi salah satu perhatian utama. Ironisnya, Kaltim yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara justru masih menghadapi pemadaman listrik bergilir.
Berdasarkan laporan PLN dalam rapat tersebut, terjadi kekurangan pasokan listrik sekitar 80–100 MW akibat sejumlah pembangkit sedang menjalani perbaikan.
Pemprov Kaltim kemudian menawarkan dukungan tambahan pasokan sebesar 30 MW melalui Badan Usaha Daerah, PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur.
Tambahan daya tersebut ditargetkan dapat membantu mengatasi defisit pasokan sehingga pemadaman bergilir di Kaltim bisa dihentikan pada Desember mendatang.
Bagi pemerintah daerah, persoalan listrik bukan sekadar urusan teknis. Gangguan pasokan listrik dapat berdampak langsung terhadap aktivitas rumah tangga, pelayanan publik hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain listrik, distribusi BBM juga menjadi persoalan yang mendapat perhatian dalam forum tersebut.
Pola konsumsi masyarakat disebut mengalami perubahan. Konsumsi Pertalite meningkat 8,7 persen, sementara konsumsi Pertamax turun hingga 21,9 persen. Perubahan tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan BBM di sejumlah SPBU.
Gubernur meminta Pertamina mencari solusi, termasuk mempercepat pembukaan SPBU baru serta memperpanjang jam operasional SPBU yang ada.
“Kami mohon GM Pertamina Patra Niaga, SPBU yang sekarang jumlahnya masih sangat sedikit tolong dibantu untuk solusi dan buka sampai jam 10 malam dengan catatan stok harus selalu tersedia,” kata Gubernur Harum.
Pemerintah juga menyoroti persoalan harga LPG 3 kilogram di wilayah pedalaman dan perbatasan. Harga LPG subsidi yang berada di atas ketentuan dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar masyarakat tetap memperoleh LPG sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut meminta Pertamina memastikan kuota BBM yang telah ditetapkan BPH Migas benar-benar terealisasi di lapangan.
Bahkan, menurut Seno Aji, penambahan pasokan perlu dipertimbangkan karena tingginya mobilitas kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Kaltim.
Persoalan pasokan tersebut dinilai bukan hanya berdampak terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah ketika kebutuhan energi tidak tersedia di lapangan.
Di tengah persoalan energi, Forkopimda Kaltim juga membahas ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemprov Kaltim mendorong agar penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan. Pemerintah tidak ingin penanganan baru dilakukan setelah kebakaran meluas dan menimbulkan kabut asap.
Gubernur menilai dampak karhutla dapat merembet ke berbagai sektor. Selain mengganggu kesehatan masyarakat, kabut asap juga dapat menghambat transportasi serta distribusi logistik.
Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun perusahaan perlu diperkuat. Di saat bersamaan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan diminta dilakukan secara tegas.
Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan energi dan lingkungan di Kaltim tidak berdiri sendiri. Ketersediaan listrik, BBM dan LPG menyangkut langsung aktivitas masyarakat, sementara karhutla dapat menimbulkan dampak berantai terhadap kesehatan, transportasi dan perekonomian.
Pemprov Kaltim pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar persoalan tidak hanya ditangani setelah menjadi krisis, tetapi dicegah sejak gejalanya mulai terlihat.
