lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, berharap pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak hanya berfokus pada tata kelola keuangan dan pembangunan, tetapi juga menjangkau program-program pemerintah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Muhidin saat mengukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026).
Harry Bowo menggantikan Ayi Riyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel. Pergantian tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KP.01.03/KEP-406/K/SU/2026 tanggal 4 September 2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Muhidin berharap pergantian kepemimpinan tersebut dapat memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan di Kalsel, sekaligus meningkatkan sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kalsel dapat ditingkatkan. Sejauh ini, alhamdulillah, penataan keuangan dan pembangunan di Kalimantan Selatan sudah berjalan baik karena kami selalu mendapatkan bimbingan dari BPKP dan BPK. Kami juga selalu meminta arahan mengenai kebijakan dan bagaimana menggunakan keuangan secara benar,” ujar Muhidin.
Selain itu, Muhidin berharap pembinaan BPKP terhadap Inspektorat Daerah selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terus diperkuat. Menurutnya, pengawasan internal yang optimal dapat membantu meringankan tugas berbagai pihak dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
“Saya juga mengharapkan pembinaan BPKP terhadap Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas intern pemerintah terus diperkuat. Pengawasan yang bekerja dari dalam akan meringankan pekerjaan semua pihak,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Akuntan Negara, Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan BPKP berupaya memberikan manfaat melalui pengawalan terhadap program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Selatan.
Ia menegaskan, upaya pencegahan perlu diutamakan agar potensi permasalahan dalam pelaksanaan program pemerintah dapat diantisipasi sejak awal.
“Kita mengutamakan pencegahan dibandingkan korektif. Ini yang kita dorong. Pejabat baru diharapkan segera melanjutkan apa yang telah disampaikan dan dibina pejabat sebelumnya untuk mengawal keberhasilan program pemerintah pusat di Kalsel maupun program strategis Gubernur Kalimantan Selatan,” kata Iwan.
Prosesi pengukuhan dan serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat lama dan pejabat baru. Kegiatan tersebut disaksikan Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Deputi Bidang Akuntan Negara Iwan Taufiq Purwanto.
Acara itu turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel Supian HK, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, pimpinan instansi vertikal, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, serta para inspektur kabupaten dan kota.
Editor: Tim Redaksi
