lenterakalimantan.com, JAKARTA — Tawaran bantuan dari Pemerintah Malaysia untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum dibahas lebih lanjut oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal, tawaran berupa pesawat pemadam kebakaran, helikopter, dan puluhan personel itu telah disampaikan sejak 18 September 2026.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengungkapkan bahwa tawaran bantuan tersebut belum menjadi pembahasan dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
“Tadi belum dibahas,” ujar Dudung seusai mengikuti rapat tersebut.
Sikap pemerintah yang belum membahas tawaran itu menjadi sorotan di tengah penanganan karhutla yang menghadapi kendala serius. Malaysia sebelumnya menawarkan satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, dan 52 personel untuk membantu operasi pemadaman.
Tawaran tersebut disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, langsung kepada Prabowo pada 18 September 2026.
Di sisi lain, pemerintah kini lebih mengandalkan operasi darat untuk memadamkan api. Kabut asap tebal di sejumlah wilayah disebut menjadi kendala utama operasi udara karena jarak pandang dinilai tidak aman bagi penerbangan.
Dudung mengatakan, berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), operasi helikopter sebelumnya telah dilaksanakan. Namun, kondisi di lapangan membuat penanganan lebih banyak dialihkan ke jalur darat.
“Laporan dari Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan. Kini (operasi) lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.
Belum dibahasnya tawaran Malaysia menyisakan pertanyaan mengenai tindak lanjut bantuan internasional tersebut, terutama ketika pemerintah mengakui operasi udara menghadapi hambatan akibat pekatnya asap.
Namun, belum adanya pembahasan tidak serta-merta berarti bantuan itu ditolak. Pemerintah belum menyampaikan keputusan lebih lanjut mengenai tawaran tersebut maupun alasan belum dibahasnya opsi bantuan dari Malaysia.
