lenterakalimantan.com, JAKARTA – Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi pemerintah dan sektor jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakornas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait tersebut turut dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan dari berbagai wilayah Indonesia.
Forum tersebut membahas upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta membuka peluang pembiayaan produktif bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menilai kemudahan akses keuangan perlu diarahkan pada manfaat nyata bagi masyarakat. Selain membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, pembiayaan yang tepat juga dapat mendukung kemandirian ekonomi keluarga.
“Keikutsertaan kami dalam Rakornas ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru. Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kebijakan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada akses layanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat dan keluarga.
Pada kesempatan yang sama, Presiden menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur untuk periode Agustus hingga Oktober 2026.
Pembiayaan tersebut ditujukan kepada berbagai kelompok usaha produktif, di antaranya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya. Dukungan pembiayaan diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Rakornas juga menyoroti keberadaan 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang disebut telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Tim tersebut berperan mengoordinasikan program perluasan akses keuangan melalui kerja sama pemerintah daerah, regulator, perbankan, dan lembaga jasa keuangan.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, hasil Rakornas TPAKD 2026 menjadi referensi untuk memperkuat program perluasan akses keuangan di tingkat daerah. Koordinasi dengan OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait menjadi salah satu langkah untuk memperluas jangkauan layanan pembiayaan.
Upaya tersebut diarahkan pada peningkatan akses permodalan bagi UMKM, penguatan literasi keuangan masyarakat, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Banjarbaru berharap, akses terhadap layanan keuangan tidak berhenti pada tersedianya produk perbankan atau pembiayaan, tetapi juga mampu membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesejahteraan keluarga.
Langkah ini sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS, yakni Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. Melalui penguatan akses keuangan dan kolaborasi lintas sektor, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Banjarbaru.
Editor : Tim Redaksi
