lenterakalimantan.com, KOTABARU – Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pemaparan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Serongga, Kabupaten Kotabaru, Selasa (3/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Muhammad Rusli menyampaikan bahwa penyusunan RDTR WP Serongga memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan kawasan agar lebih terencana dan sesuai dengan potensi daerah.
Menurutnya, Serongga memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari infrastruktur jalan, pariwisata, perkebunan kelapa sawit, kawasan permukiman, hingga pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
“Serongga memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari infrastruktur jalan, kawasan pariwisata, perkebunan kelapa sawit, kawasan permukiman, hingga pengembangan pusat kegiatan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui penyusunan RDTR tersebut, pemanfaatan ruang di wilayah Serongga dapat lebih terarah. Selain memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan, dokumen tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang investasi di Kabupaten Kotabaru.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, memaparkan sejumlah materi strategis yang menjadi perhatian dalam evaluasi rencana tata ruang.
Aspek yang dibahas meliputi kebijakan nasional strategis, ruang terbuka hijau (RTH), peruntukan kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), mitigasi bencana, batas daerah, garis pantai, serta data tata ruang lainnya di tingkat pusat.
“Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi dan penyusunan rencana tata ruang agar selaras dengan kebijakan nasional serta memperhatikan kondisi dan potensi wilayah masing-masing,” ujarnya.
Berdasarkan pemaparan potensi WP Serongga, kawasan tersebut memiliki sejumlah peluang pengembangan, di antaranya objek wisata Goa Lowo di Desa Tegalrejo, agrowisata di Desa Telaga Sari, kawasan hutan mangrove, serta pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL).
Selain itu, terdapat rencana pengembangan terminal penumpang tipe C, potensi perkebunan kelapa sawit, dan pengembangan kawasan permukiman.
Penyusunan RDTR WP Serongga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, arah pembangunan kawasan dapat disesuaikan dengan potensi, kebutuhan wilayah, serta kebijakan tata ruang nasional.
Melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya menyelaraskan perencanaan tata ruang daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus memastikan rancangan peraturan yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kotabaru, unsur pimpinan DPRD Kotabaru, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotabaru.
Editor : Tim Redaksi
