Lenterkalimantan.com, RANTAU – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tapin menyatakan dukungan terhadap sikap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Selatan terkait pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPC PPP Tapin, H Ihwanudin Husin. Ia menegaskan, sikap yang diambil DPW PPP Kalsel merupakan bagian dari usulan DPW PPP di seluruh Indonesia melalui rangkaian forum internal partai, termasuk Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026.
“Pemberhentian keduanya murni usulan DPW PPP seluruh Indonesia,” ujar Ihwanudin.
Menurutnya, langkah selanjutnya yang perlu segera dilakukan DPP PPP adalah menyesuaikan susunan kepengurusan, khususnya pada posisi Waketum dan Sekjen, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Kita dari DPC PPP Tapin meminta agar kepengurusan di DPP PPP segera dapat dilakukan penyesuaian terhadap jabatan Waketum dan Sekjen sesuai dengan AD/ART PPP, agar persiapan menghadapi pemilu dapat solid dan optimal sampai ke jajaran akar rumput,” tambahnya.
Ihwanudin menjelaskan, pemberhentian kedua pengurus tersebut berkaitan dengan keputusan internal partai yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Hukum tentang kepengurusan PPP tertanggal 6 Oktober 2025.
DPW PPP Kalsel sendiri menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil DPP PPP berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Rakornas PPP yang dihadiri seluruh DPW, termasuk keputusan pemberhentian Waketum dan Sekjen DPP PPP.
DPC PPP Tapin berharap posisi yang kosong tersebut segera diisi agar roda organisasi partai dapat berjalan maksimal.
“Harapannya, jabatan yang lowong tersebut sesegera mungkin diisi agar roda organisasi bisa berjalan maksimal,” kata Ihwanudin, Minggu (8/11/2026).
Ia juga mengutip pandangan Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP Kalsel, H Asbullah, yang menekankan pentingnya evaluasi kepemimpinan untuk menjaga PPP sebagai partai Islam tetap solid dan mampu berkiprah dalam perpolitikan nasional.
Menurut Ihwanudin, persoalan internal partai tidak boleh sampai mengganggu aktivitas politik PPP, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.
Konsolidasi kepengurusan, penguatan struktur organisasi hingga tingkat daerah, serta peningkatan kepercayaan masyarakat dinilai menjadi pekerjaan penting yang harus segera dituntaskan.
Ia kembali menyampaikan pesan Asbullah bahwa keputusan internal tersebut semestinya menjadi momentum pembenahan organisasi, bukan justru memunculkan persoalan baru yang menghambat kerja politik partai.
“Kepastian arah organisasi dan kepemimpinan menjadi faktor penting untuk menjaga soliditas kader. Jangan sampai persoalan internal justru menghambat kerja-kerja politik PPP menjelang Pemilu 2029,” ujarnya.
