lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah kabupaten dan kota segera membentuk serta mendaftarkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) untuk memperkuat perlindungan data dan sistem elektronik dari ancaman serangan siber.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi TTIS/CSIRT bagi pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng yang difasilitasi oleh Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, dilaksanakan secara daring dan luring dengan pusat kegiatan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalteng. Asistensi ini menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, mengatakan pembentukan TTIS/CSIRT menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah, terutama di tengah percepatan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Tim dengan Kemampuan Optimal Atasi Gangguan Keamanan Siber
Menurutnya, penanganan insiden siber membutuhkan kesiapan yang terencana, terstruktur, dan terkoordinasi. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.
“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.
Ia menegaskan, keberadaan TTIS/CSIRT tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan persyaratan administrasi. Tim tersebut harus memiliki kemampuan nyata dalam mengidentifikasi, menangani, dan memulihkan gangguan keamanan siber yang berpotensi mengancam data maupun sistem elektronik pemerintah daerah.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menyoroti pentingnya kesiapan operasional dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi tim tanggap insiden siber.
Ia mengingatkan bahwa pembentukan dan registrasi tim harus diikuti kemampuan menjalankan tugas secara optimal. Terlebih, ancaman serangan siber di Indonesia terus menjadi perhatian berbagai sektor.
“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang.
Danang mengibaratkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang harus mampu merespons dengan cepat ketika terjadi insiden. Kecepatan penanganan diperlukan untuk meminimalkan dampak serangan dan segera memulihkan sistem yang terdampak.
Ia juga menekankan bahwa cakupan pengamanan tim CSIRT daerah harus meliputi seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dengan demikian, tanggung jawab pengamanan tidak hanya terbatas pada perangkat dan sistem yang dikelola Dinas Kominfo.
“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambahnya.
Terapkan Prinsip Security by Design
Selain pembentukan tim, BSSN mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik. Prinsip tersebut menekankan pentingnya aspek keamanan sejak tahap perencanaan hingga pengembangan sistem.
Pemerintah daerah juga diminta responsif dalam menindaklanjuti notifikasi peringatan yang disampaikan BSSN sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi ancaman maupun insiden siber.
Melalui asistensi ini, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menetapkan target pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT secara terukur. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat koordinasi dan kesiapan masing-masing daerah dalam menghadapi berbagai risiko keamanan digital.
Pemprov Kalteng melalui Diskominfosantik menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan BSSN dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Diskominfosantik Provinsi Kalteng, pejabat fungsional Sandiman, serta Tim CSIRT Provinsi Kalimantan Tengah.
Editor: Rizki
