lenterakalimantan.com, KOTABARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas keterlambatan penyelesaian dokumen dan surat-surat kapal nelayan, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut mempertemukan para pemilik kapal nelayan dengan jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan yang telah berlangsung selama beberapa bulan tersebut.
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Kotabaru, Hj Suwanti. Hadir dalam rapat tersebut Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin-Kotabaru, Afzhal, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Zainal Aifin, Kasat Polairud, Iptu Rifani, S.H, perwakilan KKP Kotabaru, Heru, Ketua Nelayan Hilir Muara, Usman Pahero, serta puluhan nelayan setempat.
Dalam penyampaian aspirasinya, Usman Pahero mengungkapkan bahwa keterlambatan penerbitan dokumen kapal telah berlangsung selama beberapa bulan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan, terutama tertundanya kegiatan melaut dan meningkatnya biaya operasional.
Ia berharap instansi terkait dapat memberikan kepastian mengenai waktu penyelesaian dokumen serta meningkatkan koordinasi agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Senada dengan Usman, nelayan lainnya, Abdul Khalik, menyoroti penggunaan aplikasi dalam pengurusan dokumen kapal. Menurutnya, sosialisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi perlu dilakukan kembali secara bertahap dan jelas agar mudah dipahami para nelayan.
Ia juga mengusulkan agar pengurusan dokumen kapal kayu berukuran 2 hingga 5 gross tonnage (GT) dapat dialihkan ke Dinas Perhubungan, dengan mempertimbangkan wilayah operasional kapal yang relatif dekat dengan kawasan pesisir.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin-Kotabaru, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal. Hal tersebut juga dipengaruhi adanya miskomunikasi di tingkat pengurus.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotabaru, Hj Suwanti, mengimbau para nelayan bersama KSOP dan KKP untuk terus meningkatkan komunikasi serta koordinasi dalam proses pengurusan dokumen kapal.
Suwanti juga meminta KKP dan Satpolairud Kotabaru memberikan toleransi kepada nelayan yang dokumen kapalnya masih dalam proses penyelesaian.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Zainal Aifin, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan kebijakan toleransi hingga akhir Desember 2026. Dengan kebijakan tersebut, para nelayan diharapkan dapat melengkapi seluruh dokumen kapal pada 2027.
“Jika masih ada kelengkapan dokumen yang belum selesai hingga akhir Desember, ke depannya akan kami rapatkan kembali,” tutupnya.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kotabaru berharap adanya koordinasi yang lebih efektif antarinstansi sehingga persoalan keterlambatan penerbitan dokumen kapal dapat segera diselesaikan dan aktivitas nelayan tidak terus terganggu.
Editor : Tim Redaksi
