lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin mengevaluasi kinerja inovasi daerah menyusul penurunan Indeks Inovasi Daerah (IID) pada 2026. Indeks tersebut tercatat sebesar 54,81 persen, turun dibandingkan capaian 2025 yang mencapai 62,95 persen.
Evaluasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 di BW Kindai Hotel, Senin (16/11). Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI).
Dalam sesi pemaparan dan diskusi, narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan capaian inovasi daerah. Di antaranya lemahnya komitmen pimpinan perangkat daerah serta rendahnya tingkat kematangan dokumen inovasi.
Materi disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, serta Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN, Nuril Fikri Aulia.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa Bappeda Litbang bersama seluruh perangkat daerah harus menjadikan inovasi sebagai investasi pembangunan, bukan sekadar tambahan beban pekerjaan.
Dalam arahannya yang disampaikan secara daring, Yamin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) segera membenahi sejumlah aspek penyelenggaraan inovasi.
Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi inovasi berdasarkan keluhan dan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, kepala perangkat daerah diminta menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen dengan memberikan ruang kepada jajaran di bawahnya untuk melahirkan terobosan yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi.
Yamin juga mengingatkan pentingnya pengembangan inovasi yang telah berjalan selama dua tahun agar tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan rutin.
“Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi,” ujarnya.
Menurut Yamin, inovasi yang telah berusia dua tahun tanpa pengembangan lebih lanjut tidak lagi dinilai sebagai inovasi dan hanya dipandang sebagai kegiatan rutin biasa. Ketentuan tersebut, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah.
“Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa Bimtek tersebut dirancang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengembangkan inovasi daerah.
Menurutnya, aparatur perangkat daerah dan BUMD perlu memahami seluruh tahapan penyelenggaraan inovasi, mulai dari identifikasi permasalahan, perancangan solusi, implementasi, pengumpulan bukti dampak, hingga penyusunan laporan.
“Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar memahami penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya,” jelas Suri.
Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemko Banjarmasin, mulai dari staf ahli, asisten, kepala SKPD dan BUMD, camat, kepala puskesmas, hingga operator teknis dan inovator di setiap unit kerja.
Melalui pendampingan langsung dari BSKDN, Pemko Banjarmasin menargetkan adanya tindak lanjut konkret dalam pengembangan inovasi di setiap perangkat daerah. Dengan demikian, inovasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu mendongkrak kembali IID Kota Banjarmasin di tingkat regional maupun nasional.
Editor : Tim Redaksi


