lenterakalimantan.com, KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mempersiapkan layanan nomor tunggal panggilan darurat Katingan Siaga 112 untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pertolongan ketika menghadapi situasi darurat.
Saat ini, regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan, Kalpin, mengatakan kehadiran layanan 112 diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap bantuan dari instansi terkait.
“Kami berharap melalui penyempurnaan rancangan peraturan ini, layanan Katingan Siaga 112 dapat menjadi sarana yang membantu masyarakat memperoleh pertolongan secara cepat ketika menghadapi keadaan darurat,” kata Kalpin, Jumat (23/10/2026).
Harmonisasi dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Katingan Siaga 112.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari pembagian kewenangan masing-masing instansi, pola koordinasi lintas sektor, hingga mekanisme penanganan laporan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, mengatakan proses harmonisasi diperlukan untuk memastikan rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengaturan yang jelas juga diperlukan agar setiap laporan masyarakat dapat diteruskan kepada instansi terkait berdasarkan jenis kejadian dan kebutuhan penanganannya.
Dengan demikian, layanan Katingan Siaga 112 diharapkan tidak sekadar menjadi nomor pengaduan, tetapi juga terintegrasi dengan sistem koordinasi dan respons petugas di lapangan.
Selain rancangan regulasi layanan darurat, proses harmonisasi tersebut juga membahas perubahan kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa.
Perubahan aturan tersebut diarahkan untuk meningkatkan tata kelola penyebarluasan informasi pemerintah agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Setelah proses harmonisasi selesai, kedua rancangan regulasi tersebut masih harus melalui tahapan lanjutan sebelum ditetapkan dan diterapkan.
Melalui persiapan Katingan Siaga 112, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap masyarakat nantinya memiliki akses yang lebih mudah untuk meminta bantuan dalam kondisi darurat, sekaligus memperkuat koordinasi pelayanan publik lintas instansi.
Editor : Tim Redaksi
