lenterakalimantan.com, TANJUNG – Kabupaten Tabalong masuk dalam daftar 34 pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2026. Dalam tahapan penilaian tersebut, pemerintah daerah memaparkan strategi menjaga program prioritas tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Validasi eksternal untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Ukur 2026 itu diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (18/11/2026).
Dari Kalimantan Selatan, terdapat tiga daerah yang masuk dalam daftar nominator, yakni Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, Husin Ansari, menjelaskan Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, memaparkan kebijakan penyesuaian fiskal yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghadapi keterbatasan anggaran.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kebijakan efisiensi pemerintah pusat pada 2025. Kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah daerah merasionalisasi sejumlah komponen belanja, termasuk perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen dan beberapa belanja operasional lainnya.
“Pada tahun 2025 ada kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi sejumlah belanja. Misalnya, belanja perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen, termasuk beberapa belanja operasional lainnya,” jelas Husin.
Baca juga: Tabalong Jalin Kerja Sama dengan Surabaya, Bidik Penguatan Inovasi dan Pelayanan Publik
Di tengah penyesuaian tersebut, Pemkab Tabalong tetap harus memastikan tujuh program prioritas kepala daerah berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan pembiayaan kreatif atau creative financing dengan membuka peluang kolaborasi bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus berpikir lebih kreatif. Salah satunya melalui optimalisasi creative financing dengan melibatkan perusahaan melalui dana CSR masing-masing,” ungkapnya.
Selain mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif, hasil rasionalisasi anggaran juga diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah. Pemerintah tetap memperhatikan program nasional, seperti pengendalian inflasi, penguatan cadangan pangan, dan berbagai kegiatan yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pemaparan tersebut, salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim validator adalah Kredit Tabalong SMaRT. Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha dengan skema kredit berbunga nol persen.
Husin mengatakan, tim penilai mendalami keberlanjutan program tersebut, terutama dalam kondisi ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.
“Alhamdulillah, respons dari tim penilai sangat baik, khususnya terhadap inovasi-inovasi yang sudah dijalankan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Salah satu yang didalami adalah Kredit Tabalong SMaRT, terutama bagaimana keberlanjutannya di tengah keterbatasan ruang fiskal,” ujarnya.
Penyaluran Pembiayaan Capai Belasan Miliar Rupiah
Hingga Oktober 2026, penyaluran pembiayaan melalui program tersebut telah mencapai lebih dari Rp11 miliar. Penyaluran itu didukung penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp18 miliar kepada PT BPR.
Program Kredit Tabalong SMaRT juga dikaitkan dengan upaya menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan penjahit dalam penyediaan seragam sekolah. Para pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut untuk mendukung kegiatan produksi.
Selain menawarkan bunga nol persen, fasilitas kredit ini disebut tidak memerlukan agunan maupun biaya administrasi. Program tersebut juga dikaitkan dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berupaya agar program pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha dan memperkuat pelaku ekonomi lokal.
Husin menyampaikan, keikutsertaan Tabalong dalam validasi eksternal IPKD menjadi bagian dari evaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses penilaian, pemerintah daerah diminta menjelaskan kebijakan fiskal, strategi menghadapi efisiensi, inovasi tata kelola, hingga dampaknya terhadap kualitas belanja dan pelayanan publik.
Pemkab Tabalong berharap strategi pengelolaan anggaran yang adaptif dan berorientasi pada hasil dapat memastikan program prioritas tetap berjalan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Editor: Rizki


