lenterakalimantan.com, TABALONG – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Nor Fajeri, S.E., mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian dan peran aktif dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan keluarga serta lingkungan masyarakat yang aman, sejahtera, dan berkeadilan.
Ajakan tersebut disampaikan Nor Fajeri saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Kambitin Raya RT 18 dan Desa Kitang RT 05, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Senin (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Nor Fajeri menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan anak. Keduanya memiliki hubungan erat, terutama dalam membangun ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Ia menilai, perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi, pengetahuan, serta literasi yang baik akan lebih mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak, mulai dari pemenuhan gizi, pendidikan, hingga perlindungan dari ancaman kekerasan.
Sebaliknya, kurangnya perhatian terhadap perlindungan anak dapat memicu berbagai persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan kerentanan di masa mendatang. Karena itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, keluarga, maupun seluruh elemen masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat juga didorong untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar, pengawasan dalam keluarga, serta keberanian melaporkan indikasi kekerasan menjadi langkah penting dalam mencegah pelanggaran hak-hak perempuan dan anak.
Nor Fajeri turut menekankan pentingnya dukungan pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan dan perlindungan berbasis masyarakat. Dukungan tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui penyediaan layanan pengaduan bagi korban kekerasan serta penguatan pemahaman mengenai kesetaraan gender hingga tingkat desa.
Kegiatan Sosper ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam menyebarluaskan produk hukum daerah agar diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat.
Dengan memahami Perda Nomor 18 Tahun 2018, diharapkan tumbuh kesadaran bersama untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus memastikan hak-hak anak mendapatkan perlindungan.
Nor Fajeri berharap, sosialisasi tersebut tidak sekadar meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, upaya mencegah kekerasan, melindungi perempuan dan anak, serta membangun keluarga berkualitas diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Editor : Tim Redaksi


