lenterakalimantan.com, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi hukum dan kualitas pelayanan publik yang adil serta tidak diskriminatif. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memahami prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi JDIH dan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Kalpin, di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Katingan, Kamis (29/10/2026).
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan, Yoelinson Cahyadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, mendorong pembaruan dokumen hukum daerah, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Menurutnya, pengelolaan JDIH yang optimal diperlukan agar seluruh produk hukum daerah dapat dihimpun dan dipublikasikan secara tertib, akurat, serta mudah diakses masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan berperan aktif dalam menyediakan dan memperbarui dokumen hukum sesuai dengan kewenangannya.
“Optimalisasi JDIH Kabupaten Katingan memerlukan dukungan dan kerja sama seluruh perangkat daerah, khususnya dalam penyediaan, pembaruan, serta penyampaian dokumen hukum yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah,” demikian disampaikan dalam laporan ketua pelaksana.
Dalam sambutannya, Kalpin menegaskan bahwa penguatan JDIH dan kapasitas HAM merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib hukum, transparan, akuntabel, serta menghormati hak setiap orang.
Ia berharap seluruh peserta dapat memahami fungsi dan manfaat JDIH sekaligus meningkatkan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan. Dengan demikian, dokumen hukum yang tersedia dapat semakin lengkap, akurat, dan mutakhir.
“Dengan dokumen hukum yang lengkap, akurat, dan mutakhir, JDIH dapat menjadi sarana pelayanan informasi hukum yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Selain keterbukaan informasi hukum, Kalpin juga menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama bagi ASN yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, pemahaman HAM tidak cukup hanya sebatas teori, tetapi harus diwujudkan dalam setiap pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan publik. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, serta menghormati martabat dan hak asasinya.
“Setiap pelayanan harus dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, serta menghormati martabat dan hak setiap orang,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, ASN di lingkungan Pemkab Katingan diharapkan semakin memahami tanggung jawabnya dalam menyediakan informasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penguatan pengelolaan JDIH dan pemahaman HAM diharapkan dapat berjalan beriringan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang inklusif, serta perlindungan hak masyarakat di Kabupaten Katingan.
Editor : Tim Redaksi5
