lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Penanganan kasus dugaan penggelapan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT Citra Putra Kebun Asri (PT CPKA) terus berkembang. Hingga Minggu (8/11/2026), sebanyak tiga orang dan tiga unit kendaraan telah diamankan oleh Polres Tanah Laut terkait perkara tersebut.
Kuasa Hukum PT Citra Putra Kebun Asri, M. Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., mengatakan jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring dengan pengembangan penyidikan yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanah Laut.
Menurut Supian, kasus ini terungkap setelah tim keamanan (security) PT CPKA melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengangkutan TBS yang diduga tidak sesuai dengan prosedur resmi perusahaan pada Jumat (6/11/2026).
Saat itu, petugas keamanan perusahaan melakukan pengecekan di areal perkebunan Divisi Pemuda bersama Syarif selaku Asisten Kebun. Dalam kegiatan tersebut, tim memperoleh informasi mengenai dugaan praktik penurunan sebagian muatan TBS oleh pengemudi angkutan sebelum hasil perkebunan tiba di lokasi tujuan resmi.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian terhadap kendaraan pengangkut TBS.
“Dalam pemantauan hingga kawasan Sabuhur, Kabupaten Tanah Laut, petugas mendapati aktivitas penurunan sebanyak 11 janjang TBS dari kendaraan pengangkut. Muatan tersebut kemudian dipindahkan ke mobil pikap milik pihak lain,” ungkap Supian.
Temuan tersebut menjadi titik awal pengungkapan dugaan penyimpangan distribusi hasil perkebunan yang selanjutnya ditindaklanjuti bersama aparat kepolisian.
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga kendaraan yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut telah diamankan, yakni Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi DA 8654 ZE, Mitsubishi Fuso DA 8310 LH, serta Suzuki Carry DA 8153 TBE.
“Ketiga kendaraan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran proses pengangkutan, pemindahan, hingga dugaan pengalihan TBS milik perusahaan. Selain itu, sebanyak tiga orang juga telah diamankan dalam rangka penanganan perkara,” jelasnya.
Supian menambahkan, tidak menutup kemungkinan jumlah orang maupun kendaraan yang diamankan akan bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, penelusuran alat bukti, dan pengembangan penyidikan.
Ia berharap penyidik dapat mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pihak yang mengatur pengangkutan, melakukan pengalihan muatan, menyediakan sarana transportasi, maupun menerima hasil perkebunan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Meski demikian, menurutnya, keterlibatan setiap pihak serta kedudukan hukum masing-masing kendaraan tetap harus dibuktikan berdasarkan hasil penyidikan.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pihak yang ditemukan di lapangan. Seluruh pihak yang berdasarkan alat bukti diduga memiliki keterlibatan harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya masing-masing,” tegasnya.
Dari perspektif hukum pidana, Supian menyebut penyidik dapat mendalami dugaan pelanggaran Pasal 486 dan Pasal 488 KUHP terkait penggelapan serta Pasal 591 KUHP mengenai penadahan, sepanjang unsur-unsur dalam masing-masing ketentuan dapat dibuktikan.
Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut diharapkan mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pengangkutan, pengalihan, maupun penerimaan TBS milik perusahaan.
Editor : Tim Redaksi
