lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui evaluasi pengisian data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data MCSP yang digelar Inspektorat Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).
Rakor dibuka Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni, dan dihadiri perwakilan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Banjarbaru. Selain mengoordinasikan pemenuhan dokumen, kegiatan ini juga mengevaluasi perkembangan pengisian data MCSP pada masing-masing perangkat daerah.
Dalam arahannya, Sirajoni mengatakan transformasi sistem pencegahan korupsi dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menuju MCSP menuntut komitmen yang lebih kuat, pengawasan yang optimal, serta implementasi nyata di lingkungan pemerintahan.
Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu. Seluruh SKPD harus terlibat aktif melalui keterbukaan, kepedulian, dan kerja sama dalam memenuhi setiap indikator yang telah ditetapkan.
Sirajoni bahkan meminta agar perangkat daerah yang tidak responsif atau kurang mendukung proses pengisian dan evaluasi data MCSP segera dilaporkan kepadanya.
“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespons atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP ini, langsung laporkan. Boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sirajoni menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan MCSP Tahun 2026.
Pertama, komitmen dan ketepatan waktu. Setiap indikator serta rencana aksi MCSP harus dipenuhi secara akurat, substansial, dan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
“Kedua, memastikan fungsi pengawasan internal berjalan optimal melalui proses verifikasi dan pendampingan yang terarah kepada seluruh perangkat daerah pengampu. Dengan demikian, setiap persoalan teknis maupun administratif dapat segera ditangani tanpa menghambat pemenuhan indikator,” ujarnya.
Ketiga, implementasi nyata di lapangan. Menurutnya, MCSP harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Dengan begitu, dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar,” lanjutnya.
Menutup arahannya, Sirajoni meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan sesuai ketentuan.
Ia berharap melalui rakor dan evaluasi tersebut, sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Banjarbaru semakin diperkuat, sekaligus mendorong peningkatan capaian indeks integritas daerah pada 2026.
Editor : Tim Redaksi


