lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, meminta seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mempercepat realisasi anggaran menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
Meski demikian, percepatan belanja harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Linae saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakor Dalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2026 di Aula Bapperida Kalteng, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan, waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa kurang dari satu setengah bulan harus dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, perangkat daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat program dan kegiatan, terutama yang telah dianggarkan dalam perubahan APBD 2026.
“Penyerapan anggaran pada pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2026 harus dimaksimalkan, mengingat waktu yang tersisa kurang dari satu setengah bulan. Diperlukan langkah-langkah percepatan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng Evaluasi Realisasi Anggaran, OPD Diminta Percepat Program Pembangunan
Menurut Linae, Rakor Dalev menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sekaligus mengukur kesesuaian realisasi program dengan target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Evaluasi tersebut juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat pelaksanaan program sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Ia mengingatkan agar hasil evaluasi tidak sekadar menjadi laporan administratif, tetapi menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Untuk itu, pengendalian pembangunan perlu didukung oleh data yang valid, akurat, dan terintegrasi antarsektor.
“Pastikan setiap belanja daerah menghasilkan output yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain mempercepat realisasi anggaran, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diminta untuk memastikan program pembangunan selaras dengan agenda nasional. Salah satunya adalah melalui integrasi Program Strategis Nasional (PSN) ke dalam program dan kegiatan daerah, yang pelaksanaannya harus dilaporkan setiap semester.
Tantangan Efisiensi Anggaran
Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Linae menekankan agar keberlanjutan program prioritas daerah tetap terjaga, terutama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang telah berjalan sejak Februari 2026.
Ia mendorong perangkat daerah untuk melakukan penghematan belanja operasional dengan mengurangi kegiatan yang tidak menjadi prioritas. Namun, efisiensi tersebut tidak boleh mengurangi anggaran pelayanan publik maupun program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah juga diminta untuk lebih kreatif menggali sumber penerimaan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kemudahan investasi, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Pengguna QRIS di Kalteng Tembus 446 Ribu, Transaksi Capai 43,9 Juta Kali
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu didorong melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta inovasi pelayanan dan pengelolaan pendapatan.
Linae turut meminta seluruh perangkat daerah memberi perhatian terhadap sejumlah indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, prevalensi stunting, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Capaian pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perkebunan, pertanian, dan perikanan juga perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng, Syahfitri, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor Dalev Triwulan III Tahun 2026 bertujuan mengoordinasikan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng.
Forum tersebut juga menjadi sarana menghimpun data capaian target kinerja program berdasarkan perubahan RKPD Kalteng Triwulan III Tahun 2026, termasuk capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota.
Rakor Dalev turut menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi, di antaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalteng, Badan Pusat Statistik Kalteng, Bapperida, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah Kalteng.
Editor: Rizki


