lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintahan yang bersih dan baik menuntut para pengelola keuangan dapat bekerja sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintah.
Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur khususnya bendahara pengeluaran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat membuka Diklat Bendahara Pengeluaran dan Sosialisasi Manajemen Risiko Tahun 2023, di Aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banjar, di Martapura, Selasa (14/3/2023) pagi.
Dikatakan Bupati Saidi Mansyur, semua organisasi menghadapi faktor dan pengaruh eksternal dan internal yang menimbulkan ketidakpastian dalam pencapaian organisasi. Dampak ketidakpastian terhadap sasaran organisasi tersebut disebut risiko.
“Dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi, karena merupakan kunci sentral dalam pengelolaan organisasi. Dengan memahami tugas dan fungsinya dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat terhindar dari masalah kerugian pada negara akibat melanggar hukum,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar Erny Wahdini menerangkan, pelatihan dibagi menjadi tiga kelas, yakni kelas bendahara pengeluaran, kepala SKPD dan kelas pengelolaan aset.
Diharapkan dengan diklat ini peraturan-peraturan yang ada bisa diimplementasikan, agar pelaksanaan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.
“Juga kepada ASN kita yang menjabat tidak bermasalah pada aturan yang sudah ada,” pungkasnya.
Diklat dan sosialisasi digelar 13- 17 Maret 2023, menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPSDMD Provinsi Kalsel.
