lenterakalimantan.com, PELAIHARI – DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat paripurna mengenai jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan.
Terkait, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Tala Muslimin, didampingi wakil Ketua I H Atmari dan wakil Ketua II H Rahimullah.
Badan eksekutif dihadiri Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman, Senin (5/ 6/ 2023).
Muslimin mengatakan, rapat paripurna DPRD hari ini telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama, kemudian atas pandangan umum yang telah disampaikan secara resmi oleh ke- 8 fraksi DPRD Kabupaten Tanah Laut tadi, kiranya mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Muslimin mengatakan, atas nama pimpinan dan semua anggota DPRD Tanah Laut menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sehingga Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut pada hari ini dapat berjalan dengan khidmat, tertib dan lancar.
Sementara itu Wakil Bupati Tala Abdi Rahman menyampaikan, terhadap penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Tala mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan LPJ APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.
Menurutnya, Kabupaten Tanah Laut telah menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), atas kinerja pengelolaan keuangan daerah selama 10 kali berturut-turut adalah hasil kerja keras semua pihak.
“Ini bukan hanya hasil kerja pemerintah daerah bersama SKPD saja, tetapi ada juga peran penting dari rekan-rekan anggota DPRD sekalian,” katanya.
Wabup Abdi Rahman menekankan, tidak mudah meraih WTP hingga mempertahankan sampai 10 tahun lamanya. Apalagi, dirinya juga mengingat kalau Pemkab Tala bahkan pernah meraih predikat dan akhirnya bisa meraih predikat teratas selama 10 kali berturut-turut ini.
“Jelas, ada pengaruh besar terhadap pengawasan dan kontrol yang dijalankan oleh kawan-kawan legislatif sekalian,” sambungnya.
Wabup Abdi Rahman berharap, predikat ini dapat menjadi bukti kalau semua pihak benar-benar menjalankan tugas secara akuntabilitas, transparan, dan sesuai standar yang ada.
