lenterakalimantan.com, PARINGIN – Balangan, menjadi salah satu kabupaten yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Perwakilan itu dalam proses penilaian wawancara yang dilakukan secara daring atas kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan di ajang Paritrana Award 2024 baru-baru di ruang kerja bupati.
Bupati Balangan Abdul Hadi, mengatakan, untuk melindungi tulang punggung keluarga pencari nafkah yang menjaga keberlangsungan ekonomi atas keluarganya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dirasa perlu untuk membuat kebijakan.
“Saat ini warga Balangan yang terlindungi sekitar 41 ribu jiwa, berkat dukungan semua pihak, mempertahankan konsesi dari hasil pertambangan secara by origin yakni, pembagian proporsional sesuai dengan produksi yang dihasilkan dari wilayah Balangan, sehingga APBD Balangan terus meningkat,” ucapnya.
Bupati Abdul Hadi menambahkan, untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat ekosistem desa, pada anggaran perubahan akan menambah perlindungan pekerja rentan sekitar 20 ribu jiwa, sehingga Balangan bisa mencapai lebih dari 100 persen pekerja rentan yang terlindungi.
“Melalui APBD yang besar, pemerintah daerah selalu hadir untuk membantu mengatasi permasalahan yang dirasakan warga, melalui berbagai macam program inovasi dari pemerintah daerah untuk masyarakat di Balangan,” harapnya.
Di 2023 sampai akhir April 2024 program Lindungi Pren, telah menyerahkan santunan jaminan kematian bagi pekerja rentan kepada ahli waris senilai Rp 2 miliar 394 juta.
“Saya berharap dengan adanya program Lindungi Pren melalui BPJS Ketenagakerjaan, bisa menghantarkan Kabupaten Balangan sebagai peraih pertama Paritrana Award 2024,” pungkas Bupati Abdul Hadi.
Pada kesempatan itu, di ruang kerjanya Bupati Abdul Hadi saat wawancara, didampingi oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian, yakni Tuhalus dan Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja Produktivitas dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Slametno.
Diketahui, Paritrana Award merupakan apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha. Penganugerahan tersebut merupakan bukti nyata bagi pihak yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
