lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Hasan Fawzi melakukan pengukuhan
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang baru, yaitu Agus Maiyo yang menggantikan
Darmansyah, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Senin (24/6/2024).
Acara Pengukuhan ini disaksikan oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor serta dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI H Syamsul Bahri, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan instansi vertikal, pimpinan industri jasa keuangan dan asosiasi industri di wilayah Kalimantan Selatan, pimpinan redaksi dan media.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi OKJ atas upaya dan semangatnya mendorong akses keuangan di Bumi Lambung Mangkurat.
“Semoga kolaborasi dan sinergi yang dibangun selama ini terus berlanjut dan dapat ditingkatkan, khususnya dalam program pengembangan ekonomi daerah demi masyarakat banua yang lebih sejahtera,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas IAKD, Hasan Fawzi.
Ia menuturkan, tantangan pelaksanaan tugas OJK ke depan semakin meningkat. Bertambah luasnya
kewenangan OJK pasca ditetapkannya UU P2SK serta ekspektasi stakeholders yang
semakin tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas OJK, yaitu dalam melakukan
pengawasan prudensial (termasuk market conduct), program edukasi dan literasi
keuangan, serta analisis perekonomian daerah, menuntut kesiapan Pimpinan Kantor OJK
yang handal dalam memimpin OJK di Daerah.
Kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah akan mendukung terwujudnya sektor jasa keuangan yang berdaya saing agar optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Agus Maiyo berkomitmen untuk meneruskan dan meningkatkan kinerja OJK Provinsi Kalimantan Selatan dengan mempererat sinergi yang telah terjalin untuk memajukan perekonomian banua, terbuka terhadap masukan dan harapan para pemangku kepentingan.
“Ruang lingkup tugas pengawasan yang bertambah, program edukasi dan literasi yang harus menjangkau lebih banyak daerah, serta upaya memfasilitasi dukungan bagi pengembangan komoditas unggulan untuk pengembangan ekonomi daerah akan memerlukan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah agar sektor jasa keuangan berperan optimal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuhnya.
