lenterekalimantan.com, PALANGKA RAYA – Ketua dan Anggota DPRD Barito Utara (Barut) turut menghadiri pembukaan Orientasi anggota dewan kabupaten dan kota se-Kalteng 2024 yang diselenggarakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Selasa (17/9/2024).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur H Edi Pratowo, Plh Sekda Katma F Dirun, pimpinan DPRD Kalteng, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Kegiatan orientasi ini diadakan dengan tujuan memperkuat pemahaman dan meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwakilan rakyat.
Melalui orientasi ini, para anggota DPRD diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di daerah masing-masing.
Gubernur Sugianto Sabran dalam sambutannya menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendukung pembangunan di daerah, serta pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
“Orientasi ini menjadi momentum bagi para anggota DPRD untuk meningkatkan kapasitasnya, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Kegiatan orientasi ini akan berlangsung dalam lima angkatan dengan total peserta mencapai 385 orang. Setiap angkatan terdiri dari beberapa daerah. Angkatan ke-III, yang dilaksanakan pada 17-20 September 2024, diikuti oleh anggota DPRD dari Barut, Barsel, dan Lamandau.
Mery Rukaini yang mewakili peserta penyematan tanda peserta oleh gubernur setelah acara pembukaan menuturkan, dalam kapasitas selaku pimpinan sementara mengajak seluruh anggota DPRD Barut periode 2024-2029 baik yang baru pernah menjadi anggota maupun yang sudah pernah menjadi anggota DPRD agar dapat mengikuti seluruh rangkaian orientasi.
Hal ini sangat penting guna menunjang pelaksanaan tugas melalui pemahaman peraturan dan ketentuan yang dinamis berubah dari waktu-waktu.
Dengan adanya orientasi ini, diharapkan anggota DPRD dapat lebih siap dan sigap dalam menjalankan tugasnya, sekaligus membawa aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang lebih konkret.
