lenterakalimantan.com, JAKARTA – Tim Evaluator Kinerja Kementerian Dalam Negeri RI mengevaluasi kinerja Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah periode pertama triwulan kedua, di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (23/9/2024).
Hj Hamida memaparkan laporan atas lima indikator yang menjadi bahan evaluasi, yaitu tentang inflasi, stunting, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem dan penyerapan anggaran.
“Inflasi Kabupaten Tabalong sebagaimana dirilis BPS, selama periode Juni – Agustus 2024 selalu stabil dan berada di bawah angka inflasi nasional. Pada bulan Agustus 2024 tercatat angka inflasi hanya sebesar 2,11 persen,” kata Hamida.
Komoditas pendorong inflasi di Tabalong, kata Hamida adalah cabe, bawang dan kedelai. Meski telah dilakukan berbagai upaya konkret melalui pengendalian inflasi melalui penyimpanan cadangan pangan hingga pendistribusian pupuk bersubsidi.
Kemudian mengenai stunting, berdasarkan Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Hamida menerangkan, Pemerintah Kabupaten Tabalong secara konsisten berhasil menurunkan angka prevalensi stunting.
“Sebelumnya di tahun 2019 angka stunting di Tabalong sebesar 17,65 persen, menurun menjadi 7,60 persen pada tahun 2024. Demikian dengan berbagai upaya spesifik dan sensitif pada bulan Juni 2024 terjadi penurunan Balita stunting. Dari sebelumnya terdapat 1.192 Balita stunting, sebanyak 235 Balita telah sembuh dari stunting, hingga bersisa 957 Balita lagi pada Agustus 2024,” kata Hamida.
Pj Bupati mengungkapkan, bahwa sebanyak dua desa di Kabupaten Tabalong telah dinyatakan bebas stunting, yaitu Desa Lano, Kecamatan Jaro dan Desa Kinarum di Kecamatan Upau dengan 0 persen stunting.
Sedangkan masalah pengangguran, disebutkan berbagai intervensi telah pula dilakukan Pemkab Tabalong. Sehingga per 12 September 2024 jumlah penduduk yang mengganggur hanya sebesar 1.521 orang atau turun 0,23 persen.
Menyinggung angka kemiskinan, Srikandi Pj Bupati Tabalong mengatakan, kondisinya yang terjadi terus menerus mengalami penurunan. Semula pada tahun 2021 sempat meningkat akibat pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 5,20 persen (berdasarkan data statistik).
“Pemkab Tabalong juga memiliki Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang disebut Silangkar. Update setiap bulan dengan data base dan keluarga miskin yang ada terintegrasi by name, by address,” kata Hamida.
Angka kemiskinan di Tabalong, diutarakan Hamida, relatif kecil. Pada Tahun 2024 sebanyak 54.731 jiwa dan yang berstatus ekstrem ada sebanyak 950 jiwa.
Sementara berbicara realisasi anggaran, Hamida menuturkan per 31 Agustus 2024 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabalong telah mencapai sebesar Rp1,345 triliun atau 53,63 persen), dengan realisasi belanja triwulan ketiga sebesar Rp1,310 triliun atu 50,55 persen.
“Kondisi serapan anggaran dan realisasi anggaran hampir berimbang. Kendati kami menyadari masih berada di bawah target yang diinginkan pemerintah pusat,” pungkas Hamida.
