lenterakalimantan.com, PARINGIN – Wakil rakyat Balangan mengusulkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kabupaten Balangan yang kinerjanya dinilai tidak sesuai dengan standar.
Usulan ini, rencananya akan diterapkan di tahun 2025, sebagaimana disampaikan oleh anggota DPRD Balangan, Hafiz Anshari, kepada lenterakalimantan.com, Rabu (13/11/2024).
“Saya menekankan pentingnya pemberian TPP yang sesuai dengan pencapaian kinerja para ASN. Bagi ASN harus menghadapi konsekuensi berupa pemotongan TPP apabila kinerja mereka tidak memenuhi ekspektasi.
Menurut legislator Balangan ini, TPP harus sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan. Jika tidak sesuai, maka harus ada hukuman berupa pemotongan TPP.
“Kendati demikian, saya mengakui bahwa kinerja ASN selama ini sudah baik, namun belum mencapai hasil yang maksimal dan masih membutuhkan evaluasi. Sebagai contoh adanya dinas dengan anggaran besar namun realisasi kinerjanya hingga minggu lalu baru mencapai sekitar 27 persen,” pungkas Hafiz Ansyari.
Ia juga menambahkan, pemotongan TPP memang menjadi ranah organisasi perangkat daerah, tetapi kebijakan ini harus ditegakkan, terutama terkait dengan tingkat kehadiran dan kinerja para ASN dilingkungan Pemkab Balangan.
“Pentingnya sebuah evaluasi bagi Pemkab Balangan terkait pembayaran TPP. Diharapkan ke depannya TPP diberikan kepada ASN yang memiliki etos kerja maksimal dan menunjukkan performa baik. Sanksi yang tepat adalah pemotongan TPP, bukan hanya bagi ASN yang kinerjanya buruk, tetapi juga berlaku kepada pimpinan ASN tersebut,” tandasnya
Hafiz juga mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan untuk lebih intensif dalam melakukan monitoring kinerja serta kedisiplinan ASN. Hal ini diperlukan agar ASN bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.
Selain itu, Hafiz Ansyari menyoroti kegiatan bimbingan teknis yang kerap diikuti pejabat sejumlah dinas di tengah kesibukan masyarakat. Ia menyayangkan bahwa saat masyarakat membutuhkan perhatian dari para pejabat, sering kali pejabat yang bersangkutan tidak berada di daerah, dikarenakan mengikuti kegiatan yang dimaksud,” beber anggota DPRD Balangan.
