lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menghadapi krisis ganda berupa kelangkaan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi dan melonjaknya harga bahan pokok, khususnya bawang merah dan bawang putih. Kondisi ini semakin menyulitkan rumah tangga berpenghasilan rendah serta pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Harga gas elpiji 3 kg yang biasanya berkisar antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung, kini naik drastis hingga mencapai Rp27.000. Warga harus rela mengantre sejak pagi atau mencari ke berbagai lokasi demi mendapatkan gas.
“Saya sampai dimarahi pelanggan, padahal bukan saya yang mengurangi. Pasokannya memang berkurang,” keluh Ema (43), seorang pedagang di Kelurahan Loktabat Utara, Banjarbaru, Minggu (29/5/2025).
Ema mengungkapkan bahwa biasanya ia menerima 50 tabung per minggu, namun kini hanya mendapatkan 20 tabung. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan larangan penjualan elpiji subsidi oleh pengecer non-resmi sejak 1 Februari 2025. Kini, distribusi hanya diperbolehkan melalui pangkalan resmi Pertamina yang jumlahnya dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
Di sisi lain, harga bawang merah dan putih turut mengalami lonjakan tajam. Berdasarkan data Bank Indonesia per April 2025, harga bawang merah tercatat Rp42.085 per kilogram, sementara bawang putih mencapai Rp43.858. Harga di lapangan tidak jauh berbeda dan bahkan cenderung lebih tinggi.
Kenaikan ini dipicu oleh gangguan distribusi, musim tanam yang belum stabil, serta meningkatnya biaya logistik. Akibatnya, banyak pelaku UMKM terpaksa mengurangi produksi, bahkan menghentikan usaha untuk sementara waktu. Sebagian warga pun kembali menggunakan kayu bakar dan arang untuk memasak.
Pemerintah daerah telah menggelar operasi pasar dan menambah jumlah pangkalan gas resmi. Namun, warga menilai upaya tersebut belum efektif. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan, mengevaluasi sistem distribusi, mengaktifkan kembali pengecer kecil dengan pengawasan ketat, serta menindak tegas oknum penimbun yang memperparah situasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pasokan elpiji secara nasional masih dalam kondisi aman. Namun, distribusi dan lonjakan permintaan menjadi kendala utama di lapangan. Komisi VI DPR RI pun berencana memanggil pihak Pertamina dan Kementerian ESDM untuk meminta penjelasan dan langkah konkret terkait krisis ini.
Kondisi ini menjadi sinyal peringatan bahwa kebijakan subsidi harus disertai dengan infrastruktur pendukung dan pengawasan menyeluruh agar tidak membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.
Penulis: Dandy, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Uniska Banjarmasin
Editor: Muhammad Tamyiz
