lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 menuai penolakan dari berbagai tokoh Kalimantan Timur. Dalam Dialog Panel bertajuk “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim” di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025), para tokoh kompak menekankan bahwa Kaltim tidak boleh dirugikan.
Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) Edy Sofyan mengingatkan perlunya terobosan konkret agar pembangunan daerah tetap berjalan.
“Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. Kita harus punya pemikiran-pemikiran baru agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan dialog ini merupakan wujud aspirasi masyarakat. Menurutnya, pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap pembangunan di Kaltim dan kabupaten/kota, termasuk dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Harum.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan, kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara sangat besar.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” jelasnya.
Dialog ini turut dihadiri eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Syafruddin, serta Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam. Selain isu TKD, forum juga membahas tantangan lain, mulai dari penanggulangan kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga stunting.
Di akhir forum, seluruh peserta sepakat menyatukan suara memperjuangkan kepentingan Kaltim. Aspirasi yang dihimpun akan dibawa Gubernur Harum dan jajaran ke pemerintah pusat serta lembaga legislatif.
