lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Kerap menjadi batu sandungan bagi pengusaha lokal, penerapan Contractor Safety Management System (CSMS) kembali menjadi sorotan. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan perlunya SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memberi ruang akomodasi agar pelaku usaha daerah tak terus terpinggirkan.
“CSMS inilah yang banyak menyebabkan pengusaha lokal gugur. Jika nilainya di bawah poin enam, otomatis tidak akan lolos,” ujar Harum dalam Sosialisasi PTK 007, Digitalisasi SCM, dan Digitalisasi CSMS di Pendopo Lamin Etam, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, kendala terbesar bukan pada kemampuan teknis, melainkan aspek administrasi. “Kalau gugur administrasi, maka tertutup peluang untuk ikut bersaing di seluruh kegiatan PTK 007,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan agar SKK Migas dan KKKS lebih responsif. “Ini hanya soal ya atau tidak. Kami minta KKKS merespons CSMS dalam kerangka PTK 007. Sosialisasi ini menjadi pintu untuk menciptakan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, profesional, dan berdaya saing,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi yang digelar selama dua hari, 24–25 September 2025, diikuti sekitar 100 peserta pengusaha migas se-Kaltim. Agenda mencakup lokakarya, diskusi interaktif, hingga pembahasan teknis basis data dan CSMS.
Turut hadir Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Ekka Bayu Setta, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kaltim Ujang Rachmad yang juga Komisaris Utama PT MMP, Direktur Utama PT MMP Muhammad Iqbal, Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Arsyad, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan Sulawesi Ansyari Idris, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, serta para pelaku usaha mitra KKKS.
