lenterakalimantan.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan progres kinerja kementeriannya hingga triwulan III 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025). Salah satu adalah penyelesaian sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan yang telah mencapai 99,45% hingga November 2025.
“Dari target 2.002 kasus, sebanyak 1.991 sudah terselesaikan atau setara 99,45%, dan kami proyeksikan dapat mencapai 100%,” jelas Nusron saat menyampaikan laporan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.
Progres Program Strategis Lainnya
Selain penanganan sengketa pertanahan, Nusron juga melaporkan perkembangan sejumlah program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
- Program Akses Reforma Agraria telah memberdayakan 8.900 kepala keluarga (93,27%) dari target 9.542 KK.
- Pendaftaran tanah ulayat melampaui target. Dari target 15 bidang, sudah 17 bidang tanah ulayat berhasil terdaftar atau mencapai 113,33%.
“Kami berharap seluruh program dan kegiatan di tahun 2025 dapat berjalan baik dengan dukungan pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II,” ujar Nusron.
Dukungan dari Komisi II DPR RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung program kerja Kementerian ATR/BPN.
“Kami di Komisi II DPR RI berkomitmen mendukung penuh apa yang dikerjakan mitra kerja kami, termasuk dukungan terhadap kebutuhan anggarannya,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta satuan kerja daerah secara daring, termasuk Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Indonesia.
*Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN
Editor: Rizki
