lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Penurunan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak langsung pada besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2026. APBD Kaltim ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, merosot jauh dari APBD 2025 yang mencapai Rp21,74 triliun. Artinya, terdapat pengurangan sebesar Rp6,59 triliun.
Meski demikian, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud akrab disapa Harum menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tetap memegang teguh komitmen pembangunan, terutama dalam menyongsong hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
“Mohon maaf, anggarannya hari ini memang dipangkas. Semua dipangkas untuk di Pemprov Kaltim,” ujar Harum usai Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim, Ahad (30/11/2025).
Ia memastikan, meski terjadi penurunan anggaran, sejumlah program prioritas tetap berjalan. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemprov Kaltim, dipastikan aman. Begitu pula program Gratispol dan Jospol yang menjadi layanan unggulan pemerintah provinsi.
“TPP seluruh ASN aman terkendali. Program Gratispol dan Jospol insyaallah tetap berjalan sesuai harapan. Ini bentuk ikhtiar kita untuk membangun Kalimantan Timur dan menyiapkan diri menyambut IKN 2028,” tegasnya.
Selain mengandalkan efisiensi belanja, Gubernur Harum menyatakan optimistis bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih dapat digali lebih maksimal untuk memperkuat postur anggaran ke depan.
“Untuk PAD insyaallah akan lebih kencang lagi ke depan,” tutupnya.
