lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat koordinasi dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Koordinasi tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Selasa (11/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP., dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, yang mewakili Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T.
Rapat juga diikuti anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta pejabat teknis dari sejumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan APBD.
Dalam arahannya, Ketua DPRD Mery Rukaini menegaskan bahwa pembahasan APBD merupakan tahapan strategis untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan,” tegas Mery.
Ia menambahkan, DPRD berkomitmen memastikan APBD 2026 disusun secara transparan, efisien, dan akuntabel, dengan fokus pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Sementara itu, Sekda Barito Utara Muhlis menekankan pentingnya kesinambungan program pembangunan antara tahun berjalan dengan rencana tahun berikutnya. Menurutnya, APBD harus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan demi kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah berupaya menyusun anggaran secara efektif dan efisien, serta memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk peningkatan layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Rapat berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari anggota DPRD terkait efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta penguatan sistem pengawasan dan transparansi anggaran.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan teknis Rancangan APBD (RAPBD) 2026 pada tahap berikutnya, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Editor : Tim Redaksi
