lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama masyarakat Desa Lemo dan Desa Pendreh, Kamis (20/11/2025), guna membahas persoalan gangguan listrik yang telah lama dikeluhkan warga. Masalah utama yang disorot adalah tegangan listrik rendah (drop) yang dinilai merugikan masyarakat serta berdampak pada sektor usaha dan pelayanan publik.
Hearing yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Barito Utara tersebut dihadiri pihak PLN ULP Muara Teweh, kepala desa, perangkat kecamatan, serta tokoh masyarakat yang menyampaikan langsung keluhan dan kondisi lapangan.
Salah satu warga mengungkapkan bahwa masyarakat selama ini sudah cukup bersabar, namun gangguan listrik justru semakin sering terjadi. Bahkan persoalan tersebut tidak hanya dirasakan di desa, tetapi juga di wilayah perkotaan.
“Tegangan listrik sering drop. Saya termasuk korbannya. Saya pemilik pompa bensin, peralatan sering rusak karena tegangan turun. Kami mohon, apakah ini bisa diperbaiki? Kami butuh jawaban dari pihak PLN,” tegasnya.
PLN Paparkan Kendala Teknis
Perwakilan PLN ULP Muara Teweh, Muhammad Haris, memaparkan kondisi kelistrikan di Barito Utara. Saat ini PLN melayani lebih dari 50 ribu pelanggan dengan jaringan sepanjang 763 kilometer dan 457 unit trafo.
Ia menjelaskan bahwa jalur listrik menuju Desa Lemo dan Pendreh melewati kawasan hutan lindung nasional, sehingga petugas hanya diperbolehkan melakukan pemangkasan dahan, bukan penebangan pohon secara menyeluruh.
“Kami menghadapi keterbatasan karena jalur melewati hutan lindung. Banyak titik sulit dijangkau, bahkan ada yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Petugas kami juga kerap mengalami kendala di lapangan karena medan berat,” ungkap Haris.
PLN juga menyampaikan bahwa dalam dua bulan terakhir gangguan listrik di kawasan Lemo–Pendreh meningkat akibat pohon tumbang, dahan patah, hingga gangguan binatang.
Butuh Penambahan Personel dan Pemindahan Jalur
Saat ini, jumlah petugas lapangan yang menangani wilayah tersebut hanya tiga orang, sehingga PLN mengakui kesulitan dalam penanganan gangguan secara cepat dan menyeluruh.
PLN menyebut solusi jangka panjang adalah pemindahan jalur listrik ke Bukit Bambu, Kelurahan Jingah (Lemo Seberang). Survei telah dilakukan pada Mei dan Oktober 2025 oleh tim UID Banjarbaru, namun estimasi anggaran mencapai Rp7 miliar, sehingga memerlukan dukungan pemerintah daerah maupun program CSR.
DPRD Tegaskan Harus Ada Solusi Nyata
Pimpinan rapat, H. Taufik Nugraha, menegaskan bahwa hearing ini tidak boleh berhenti pada pemaparan masalah, tetapi harus menghasilkan langkah konkret.
“Masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Ini menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau individu,” tegasnya.
Tiga Kesimpulan Hearing
Dari hasil hearing, DPRD Barito Utara merumuskan tiga kesimpulan utama, yaitu:
PLN diminta meningkatkan kualitas pelayanan dan respons cepat terhadap gangguan listrik.
DPRD dan Pemerintah Daerah meminta PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng segera memindahkan jalur listrik dari Desa Pendreh ke Desa Lemo melalui Bukit Bambu, Kelurahan Jingah (Lemo Seberang) menuju Desa Lemo I dan Desa Lemo II.
Penambahan jaringan listrik di Desa Lemo II hingga ke Jalan Lintas Provinsi guna memperkuat distribusi listrik.
Melalui hearing ini, DPRD Barito Utara berharap PLN segera menindaklanjuti kesimpulan rapat dengan langkah nyata, agar persoalan gangguan listrik yang telah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat dapat segera teratasi.
Editor : Tim Redaksi
