lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Lonjakan harga Pertalite dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Barito Utara mendapat sorotan keras dari Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, DR. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H. Politisi Partai Gerindra itu menilai kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan langkah cepat serta pengawasan serius dari Pertamina, khususnya wilayah Kalimantan Tengah.
Tajeri menyebutkan bahwa keluhan masyarakat terkait harga eceran Pertalite yang mencapai Rp15.000 per liter, bahkan Pertamax hingga Rp17.000 per liter, tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa.
“Ini perlu dipertanyakan, apakah perwakilan Pertamina Kalimantan Tengah benar-benar menjalankan fungsi pengawasan atau tidak. Harga seperti ini jelas tidak wajar dan sangat memberatkan masyarakat,” tegas Tajeri, Sabtu (22/11/2025) malam.
Berdasarkan laporan warga yang diterimanya, Tajeri menduga terdapat persoalan serius dalam rantai distribusi BBM. BBM yang dibeli dari SPBU oleh pelangsir kemudian dijual kembali ke pengecer, sehingga harga terus melonjak hingga akhirnya ditanggung oleh masyarakat.
“Kalau margin Rp700 per liter itu masih bisa dimaklumi. Tapi jika Pertalite dijual sampai Rp15 ribu, itu sudah masuk kategori permainan harga. Ini harus dibongkar dan ditertibkan,” ujarnya.
Selain BBM, Tajeri juga menyinggung persoalan penutupan sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram yang sebelumnya telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM. Ia berharap pemerintah pusat dapat segera turun langsung ke Muara Teweh untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap distribusi BBM dan LPG.
Menurutnya, pengawasan distribusi harus diperketat dan pihak SPBU juga wajib memberikan penjelasan terbuka terkait kebijakan pembatasan pembelian yang diberlakukan kepada masyarakat.
“Ini suara rakyat. Jangan sampai pengawasan melemah karena kepentingan tertentu. Kita butuh transparansi dan solusi nyata, bukan pembiaran,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Barito Utara, lanjut Tajeri, siap mendukung langkah pemerintah pusat apabila dilakukan inspeksi langsung ke lapangan, guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan harga kembali normal di tingkat masyarakat.
