lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, DR. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H dari Fraksi Gerindra, memberikan perhatian serius terhadap penutupan sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram serta keluhan masyarakat terkait pembatasan pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Menurut Tajeri, kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat kecil, mulai dari rumah tangga, buruh harian, hingga pelaku UMKM, sehingga harus segera mendapat penanganan tegas dari pihak berwenang.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan penutupan pangkalan LPG 3 Kg dan distribusi BBM subsidi telah dilaporkan langsung ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM. Tajeri berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Pangkalan LPG 3 Kg yang sempat ditutup sudah kita laporkan. Kita berharap Dirjen Migas turun langsung ke Muara Teweh, supaya distribusi LPG dan BBM bisa diawasi secara jelas dan transparan,” ujar Tajeri.
Ia menilai kondisi di lapangan mengindikasikan adanya persoalan serius dalam rantai distribusi, termasuk dugaan permainan harga dan ketidakpastian stok yang kerap berubah-ubah.
Selain itu, Tajeri meminta pihak SPBU tidak hanya melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi, tetapi juga memberikan penjelasan resmi dan terbuka kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan keresahan maupun kesalahpahaman.
“Ini suara rakyat. Jangan sampai pengawasan lemah karena ada kepentingan tertentu. Kita butuh transparansi dan solusi segera,” tegasnya.
Tajeri menambahkan, apabila distribusi LPG dan BBM subsidi tidak segera diawasi dengan ketat, dampaknya akan semakin luas, terutama bagi keluarga kurang mampu dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada energi bersubsidi.
“Kalau ini dibiarkan, masyarakat kecil yang paling terdampak. Pemerintah harus hadir dan memastikan distribusi energi benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor : Tim Redaksi
