lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng), Edy Pratowo, menghadiri Rapat Paripurna ke-11 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025. Sekaligus Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (5/1/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, dan dihadiri para anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Agenda utama rapat diisi dengan penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD dari lima daerah pemilihan (dapil) di Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada 2–9 November 2025.
Laporan tersebut merangkum berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah, mencakup sektor infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sosial dan kepemudaan, pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, hingga pendidikan.
Sejumlah persoalan konkret yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah juga disampaikan sebagai bahan perhatian bersama.
Pemprov Kalteng Apresiasi Gelaran Reses Anggota Dewan
Dalam kesempatan itu, Edy membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses anggota DPRD.
Pemerintah Provinsi menilai reses sebagai instrumen penting dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Melalui reses, aspirasi, harapan, bahkan keluhan masyarakat dapat didengar secara langsung,” ujarnya.
Edy menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap ke depan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat.
“Dengan kerja sama yang solid, kebijakan yang dihasilkan melalui Peraturan Daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah Kalimantan Tengah,” pungkas Edy.
Pentingnya Harmoni dan Sinergi Antarlembaga di Kalteng
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menekankan pentingnya menjaga harmoni dan sinergi antarlembaga serta seluruh elemen masyarakat dalam mendorong kemajuan daerah. Ia juga mengingatkan perlunya memperkuat semangat kolegialitas di lingkungan legislatif.
Selain itu, Arton menggarisbawahi pentingnya pendalaman kajian ilmiah dan dialog yang konstruktif dengan pemerintah, akademisi, serta masyarakat.
“Pendekatan tersebut menjadi kunci untuk melahirkan kebijakan yang berkualitas, progresif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tuturnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah.
Editor: Rizki
