lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan langkah serius untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar segera mencari sumber-sumber pendapatan baru guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut gubernur yang akrab disapa Harum itu, pemangkasan dana transfer dari pusat diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Karena itu, daerah harus mulai memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali berbagai potensi ekonomi yang ada.
“Daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kita harus mulai memperkuat PAD dengan memaksimalkan potensi ekonomi daerah,” ujar Harum, pekan lalu di Kantor Gubernur Kaltim.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar adalah aktivitas ekspor dan impor melalui pelabuhan di Kalimantan Timur. Selama ini, sebagian besar komoditas dari Kaltim yang dikirim ke luar negeri masih melalui pelabuhan besar di Surabaya dan Jakarta.
Akibatnya, berbagai potensi pajak dan aktivitas ekonomi justru tercatat di daerah lain. Jika kegiatan ekspor dan impor dapat dilakukan langsung dari pelabuhan di Kaltim, maka potensi pajak dan retribusi bisa masuk langsung ke kas daerah.
Selain sektor kepelabuhanan, Harum juga menyoroti masih banyak aset milik pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Aset-aset daerah tidak boleh dibiarkan menganggur atau ‘tidur’, tetapi harus dikelola agar memberikan nilai ekonomi dan menjadi sumber baru pendapatan daerah,” tegasnya.
Pemprov Kaltim bahkan mulai menggagas pembangunan pusat kawasan berikat logistik. Kawasan ini memungkinkan barang impor maupun barang dari dalam wilayah pabean diolah, dikemas ulang, atau digabungkan dengan komoditas lain sebelum kembali didistribusikan ke pasar.
Salah satu lokasi yang dinilai potensial berada di kawasan sekitar Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang juga dapat memanfaatkan jalur transportasi di Sungai Mahakam.
Skema tersebut tidak hanya memperkuat rantai logistik, tetapi juga membuka peluang penerimaan pajak dan retribusi baru dari aktivitas kepelabuhanan serta perdagangan internasional.
Pengelolaan aset daerah, lanjut Harum, dapat dilakukan melalui berbagai skema kerja sama, termasuk melibatkan perusahaan daerah (Perusda) agar aset tersebut mampu menghasilkan pendapatan bagi pemerintah provinsi.
Gubernur optimistis, jika potensi pelabuhan, logistik dan pemanfaatan aset daerah dapat dikelola secara optimal, Kalimantan Timur akan mampu memperkuat struktur PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Peran perusahaan daerah juga diharapkan lebih agresif dalam menangkap peluang bisnis yang berkaitan dengan sektor logistik, pelabuhan dan perdagangan internasional.
Salah satu sektor lain yang dinilai sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri perikanan.
“Perusda bisa bangun cold storage, karena kebutuhan fasilitas penyimpanan untuk perikanan masih sangat besar, terutama di wilayah pesisir,” jelas Harum.
Beberapa daerah yang memiliki potensi besar di sektor tersebut antara lain Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Paser yang merupakan wilayah pesisir dengan aktivitas perikanan cukup tinggi.
Dengan dukungan fasilitas penyimpanan dan distribusi yang memadai, hasil laut dari daerah tersebut diharapkan dapat langsung dipasarkan ke pasar internasional.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga mulai mendorong pembukaan jalur ekspor langsung ke negara yang secara geografis lebih dekat, salah satunya Singapura. Rencana jalur pelayaran langsung dari Balikpapan menuju Singapura dinilai dapat memangkas biaya logistik sekaligus mempercepat arus perdagangan.
Jika skema ekspor-impor langsung ini dapat terealisasi, Kalimantan Timur tidak hanya berperan sebagai daerah penghasil komoditas, tetapi juga berpotensi menjadi pusat logistik dan perdagangan internasional di kawasan timur Indonesia.
