lenterakalimantan.com, JAKARTA – Sejumlah dosen, guru besar, dan peneliti hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi.
Permohonan tersebut diajukan dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, 55/PUU-XXIV/2026, dan 100/PUU-XXIV/2026. Intinya, CALS menolak penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
CALS menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dialihkan, dikurangi, maupun dibebani untuk program di luar fungsi utama pendidikan. Menurut mereka, pembiayaan pendidikan merupakan mandat konstitusi yang harus dijalankan secara utuh, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan inti proses belajar-mengajar.
“Memasukkan program MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan berpotensi menyimpang dari makna Pasal 31 ayat (4) UUD 1945,” demikian pernyataan dalam siaran pers tersebut.
Dalam aturan tersebut, negara diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan. Namun, CALS menilai yang perlu dijaga bukan hanya besaran angkanya, melainkan juga kemurnian tujuan penggunaannya.
Selain itu, mereka juga menyoroti kewenangan pemerintah dalam mengelola anggaran. Menurut CALS, kewenangan tersebut tidak boleh terlalu luas tanpa batas yang jelas, terutama jika berdampak pada arah pendidikan nasional, pengawasan DPR, serta partisipasi publik.
Titi Anggraini, salah satu pemohon pihak terkait, menekankan pentingnya pengujian ini untuk menjaga kepatuhan terhadap konstitusi.
“Pengujian ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara tetap berada dalam koridor konstitusi,” ujarnya.
Senada, Dhia Al Uyun menegaskan bahwa ketentuan 20 persen anggaran pendidikan tidak dapat ditafsirkan secara longgar.
“Anggaran tersebut adalah jaminan konstitusional untuk kualitas pendidikan dan tidak boleh mengurangi alokasi kegiatan belajar-mengajar,” katanya.
Sementara itu, Yance Arizona menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar warga negara.
“Ketika anggaran pendidikan dan kesehatan tergerus, pemerintah justru menghambat kemampuannya sendiri dalam memenuhi hak dasar tersebut,” ujarnya.
Melalui permohonan ini, CALS menegaskan bahwa perkara tersebut bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan menyangkut perlindungan konstitusi dan masa depan pendidikan nasional.
Mereka berharap Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut dan menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus tetap dilindungi sesuai amanat konstitusi serta tidak digunakan untuk membiayai program MBG.
