lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan di sejumlah daerah menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Langkah penghematan tersebut dinilai berpotensi berdampak pada kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang tergolong kelompok paling rentan.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara cermat dan terukur, tanpa mengabaikan hak serta kesejahteraan pegawai, khususnya tenaga P3K yang memiliki peran vital dalam pelayanan publik.
“Ini memang bagian dari kondisi keuangan nasional yang turut berdampak ke daerah. Namun kami berharap kebijakan efisiensi tidak berimbas pada nasib tenaga P3K,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Ia mengungkapkan, pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar 30 persen di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi bagi pegawai.
Tidak hanya yang berstatus PNS, tenaga P3K juga menghadapi risiko serupa, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga serta kewajiban finansial seperti cicilan.
Menurutnya, perlindungan terhadap tenaga P3K harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan fiskal daerah. Selain menjaga stabilitas ekonomi keluarga pegawai, hal tersebut juga penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal.
“Tenaga P3K adalah bagian penting dari sistem pelayanan. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru melemahkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Di tengah kekhawatiran tersebut, DPRD Kalteng menyambut positif pernyataan gubernur yang memastikan tidak akan ada tenaga P3K yang dirumahkan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami optimistis dengan komitmen pemerintah daerah. Ini menjadi kabar baik bagi para P3K, dan kami berharap dapat direalisasikan secara konsisten,” tambahnya.
DPRD Kalteng juga mendorong penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan anggaran.
Langkah ini dinilai penting agar efisiensi tetap berjalan seimbang, menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Rizki
