lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Akses darat yang selama ini menjadi kendala utama di wilayah perbatasan Kalimantan segera teratasi. Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) mengungkapkan pembangunan jalan penghubung Kalimantan Timur (Kaltim)–Kalimantan Utara (Kaltara) mulai direalisasikan melalui investasi swasta, sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah sekaligus mendukung kepentingan pertahanan negara.
Jalur strategis sepanjang 122 kilometer tersebut akan menghubungkan Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, hingga perbatasan Malinau, Kalimantan Utara, yang selama ini masih sulit diakses.
Gubernur Harum menjelaskan, pembangunan jalan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang dan negosiasi dengan pihak swasta agar percepatan infrastruktur di kawasan perbatasan bisa segera terwujud.
“Untuk Kaltim ke Kaltara, investasi dilakukan oleh swasta yang akan membantu membangun jalan sepanjang 122 kilometer, dari Ujoh Bilang hingga perbatasan Malinau,” ujarnya usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Aset TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Selain pembangunan jalan, infrastruktur pendukung lainnya juga disiapkan. Salah satunya pembangunan jembatan strategis di Long Bagun yang akan menjadi penghubung jalur dari Putussibau, Kalimantan Barat, hingga tembus ke Kalimantan Utara.
Tak hanya mengandalkan investasi swasta, Pemprov Kaltim juga mendorong dukungan pemerintah pusat untuk membuka jalur perbatasan lainnya. Gubernur Harum mengaku telah bertemu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, guna memperjuangkan pembangunan jalur Kalimantan Barat–Kalimantan Timur yang akan didanai melalui APBN.
Di sisi lain, kawasan perbatasan juga akan diperkuat dari sektor energi. Gubernur Harum menyebut pihak swasta akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan memanfaatkan potensi Sungai Mahakam guna mendukung kebutuhan listrik di wilayah tersebut.
Dalam forum RDP bersama Komisi I DPR RI, Gubernur Harum juga menegaskan pentingnya Kalimantan sebagai kawasan strategis pertahanan negara, mengingat wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kalimantan harus diberi perhatian khusus, karena ini menyangkut kedaulatan negara. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara ini hanya dipisahkan patok dengan Malaysia, bukan selat. Jadi, infrastruktur harus kita bangun di sini,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi infrastruktur yang masih terbatas di wilayah perbatasan selama ini menjadi kendala dalam distribusi logistik, mobilisasi personel, hingga pergerakan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal tersebut juga berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok akibat sulitnya akses distribusi.
Dengan pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya, Gubernur Harum optimistis konektivitas wilayah akan semakin terbuka, distribusi barang menjadi lebih lancar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Selain itu, pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi juga diyakini akan lebih mudah dilakukan setelah akses jalan terhubung dengan baik.
Turut mendampingi Gubernur Harum dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir.
