lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Di tengah tekanan ekonomi yang belum stabil serta menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara selektif dan tidak mengganggu sektor strategis penghasil pendapatan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) perlu mengambil langkah adaptif untuk menjaga stabilitas fiskal, salah satunya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kondisi fiskal saat ini menuntut Pemprov untuk lebih kreatif dan strategis dalam meningkatkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menyebut, kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran memang tidak terhindarkan di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Namun, langkah tersebut harus disertai penajaman skala prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, efisiensi sebaiknya difokuskan pada belanja operasional yang bersifat non-prioritas, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, alat tulis kantor (ATK), hingga belanja rumah tangga perkantoran.
“Pengurangan anggaran perlu diarahkan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak diterapkan pada perangkat daerah yang berperan sebagai ujung tombak pengumpulan PAD, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), khususnya unit Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
Menurutnya, operasional lembaga tersebut justru perlu diperkuat, mengingat perannya yang vital dalam menjaga dan meningkatkan penerimaan daerah, terutama di tengah menurunnya dana transfer dan bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Bapenda dan SAMSAT adalah garda terdepan dalam optimalisasi PAD. Karena itu, operasionalnya harus tetap didukung penuh dan tidak terkena pemangkasan anggaran,” tegasnya.
DPRD berharap, kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemprov Kalteng tetap mampu menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah, sehingga kinerja pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Editor: Rizki
