lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia mengikuti retret kebangsaan yang digelar di Akademi Militer, 15–19 April 2026.
Kegiatan yang diikuti sekitar 478 pimpinan parlemen daerah ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional sekaligus memperkuat integritas kepemimpinan di daerah.
Retret yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional melalui program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) tersebut menghadirkan berbagai materi penting, mulai dari wawasan kebangsaan, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan kapasitas kepemimpinan.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari, yang turut hadir dalam kegiatan itu menegaskan pentingnya retret sebagai ruang konsolidasi dan pertukaran gagasan antarpimpinan legislatif daerah.
“Peran legislatif sangat vital dalam mengawal program pembangunan agar tepat sasaran. Materi yang kami terima memiliki nilai strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan selaras di daerah,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Ia juga menekankan bahwa forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi lintas daerah guna meminimalisasi tumpang tindih kebijakan yang kerap menghambat efektivitas pembangunan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan setiap program di daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.
Retret Pimpinan Legislatif untuk Bekal Pembangunan
Sementara itu, Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa retret ini dirancang untuk mencetak pemimpin daerah yang berkarakter negarawan dan memiliki visi kebangsaan yang kuat.
Menurutnya, para peserta dibekali pemahaman strategis guna mengimplementasikan agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Diharapkan para pimpinan legislatif mampu membawa semangat baru dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci mempercepat kemajuan daerah sekaligus menjaga stabilitas nasional,” tegasnya.
Retret kebangsaan ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas individu pimpinan DPRD, tetapi juga mendorong terbangunnya kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Rizki
