lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Rapat ini menjadi forum strategis dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa kebijakan terkait BBM memiliki dampak luas, terutama terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah. Karena itu, langkah antisipatif dinilai penting guna mencegah gejolak ekonomi di tengah masyarakat.
Berdasarkan data, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong tinggi dengan dukungan depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Ia menekankan pentingnya pengaturan distribusi yang tepat, baik dari sisi volume maupun pemerataan.
“Kami berharap ada penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian, agar penyaluran BBM dan LPG lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan potensi persoalan distribusi dapat menjadi serius apabila tidak diantisipasi secara cepat dan terukur. Untuk itu, ia mendorong penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Selain itu, pengawasan distribusi menjadi perhatian utama. Pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, hingga pengawasan langsung di SPBU dinilai perlu dioptimalkan guna mencegah penyimpangan.
“Pengawasan harus diperkuat. Pastikan tidak ada celah penyalahgunaan, dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan pengaturan pola distribusi, termasuk penjadwalan layanan antara BBM subsidi dan non-subsidi guna mengurai antrean serta meningkatkan efisiensi pelayanan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menekankan pentingnya menjaga pasokan dan distribusi BBM serta LPG agar tetap aman melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan pihak terkait.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram harus diperketat untuk memastikan ketepatan sasaran sekaligus mencegah praktik penimbunan dan kecurangan.
“Penertiban dan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Di sisi lain, pengendalian inflasi perlu diperkuat melalui monitoring harga, sidak pasar, dan intervensi apabila terjadi lonjakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, perlindungan masyarakat juga dilakukan melalui berbagai program seperti bantuan sosial, operasi pasar, serta penyediaan layanan pengaduan.
“Komunikasi publik yang transparan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah kepanikan,” tambahnya.
Di sisi lain, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat stok, memantau distribusi secara real time, serta mengoptimalkan sistem logistik. Upaya ini diharapkan berjalan efektif melalui dukungan dan sinergi pemerintah daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika penyesuaian harga energi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Editor: Muhammad Tamyiz
