lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, membuka sekaligus memimpin entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan tersebut membahas pengawasan disiplin belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyampaian tema Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I 2026.
Dalam arahannya, Syarifuddin menegaskan bahwa entry meeting ini merupakan langkah strategis dalam penguatan pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk mendukung proses pengawasan dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu.
“Dukungan data yang akurat sangat penting agar proses penugasan berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang optimal,” ujarnya.
Syarifuddin juga menekankan peran BPKP tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan serta meminimalkan risiko penyimpangan.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, memaparkan rencana kerja pengawasan dan ruang lingkup evaluasi yang akan dilakukan.
Menurutnya, pengawasan mencakup pengelolaan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Melalui evaluasi ini, kami memberikan masukan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan anggaran dan pendapatan semakin baik ke depan,” katanya.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, antara lain Dinas PUPR, BPKAD, Bappeda, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Melalui entry meeting ini, diharapkan terjalin koordinasi yang kuat antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Editor: Tim Redaksi
