lenterakalimantan.com, PULANG PISAU – Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menyoroti keluhan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Keluhan itu disampaikan masyarakat kepada saya saat melaksanakan reses beberapa waktu lalu. Salah satunya terkait dicabutnya kepesertaan BPJS PBI. Masyarakat Pulang Pisau juga mengalami dampak tersebut,” ujar Tandean, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah warga mengaku baru mengetahui status kepesertaan mereka nonaktif saat hendak berobat ke rumah sakit. Kondisi tersebut membuat masyarakat kebingungan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan secara mandiri.
“Ketika datang ke rumah sakit merasa masih terdaftar, ternyata sudah nonaktif. Ini tentu menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah tetap perlu memberikan perhatian dan tidak mengabaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Hal ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Tidak bisa diabaikan begitu saja,” tegasnya.
Tandean menyebut pihaknya berencana melakukan diskusi dengan instansi terkait guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Di sisi lain, ia juga mengakui bahwa kondisi anggaran daerah saat ini cukup terbatas sehingga diperlukan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.
“APBD kita saat ini sangat terbatas, sehingga perlu penyesuaian prioritas. Kami juga berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian masyarakat dinilai telah memahami situasi tersebut karena informasi terkait keterbatasan anggaran telah disampaikan sebelumnya. Bahkan, menurutnya, pemerintah desa juga mengalami hal serupa akibat adanya pengurangan Dana Desa.
Tandean pun mengajak masyarakat untuk mendukung program-program nasional yang dicanangkan pemerintah pusat, dengan harapan kondisi perekonomian dapat membaik pada 2027 sehingga berbagai program prioritas daerah dan aspirasi masyarakat dapat direalisasikan.
Editor : Tim Redaksi
