lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Di tengah gencarnya digitalisasi sistem keuangan nasional, fakta berbeda masih terjadi di wilayah aliran sungai Kalimantan. Sebagian masyarakat di kawasan ini hingga kini masih bergantung penuh pada uang tunai, akibat minimnya akses terhadap layanan perbankan dan infrastruktur keuangan.
Kondisi ini kembali disorot seiring digelarnya Ekspedisi Rupiah Kalimantan (ERK) 2026 oleh Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut, yang berlangsung pada 27–30 April 2026.
Program ini menjadi penegasan bahwa masih ada wilayah yang belum tersentuh layanan kas secara optimal, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti mendapatkan uang layak edar.
Kick off kegiatan dilakukan di Dermaga Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Senin (27/4/2026), dipimpin Kepala Perwakilan BI Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, bersama Komandan Komando Daerah TNI AL XIII, Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji.
Fadjar mengakui, tantangan geografis menjadi alasan utama belum meratanya layanan keuangan di kawasan sungai. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan masih adanya ketimpangan akses yang belum sepenuhnya teratasi.
“Wilayah sungai ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat, tetapi akses layanan keuangan formal masih terbatas,” ujarnya.
Melalui ERK 2026, BI menyasar sejumlah sungai besar seperti Sungai Kayan, Mahakam, Kandilo, Barito, hingga Sambas Besar—wilayah yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, namun belum diimbangi dengan kehadiran layanan keuangan yang memadai.
Tak hanya membawa uang layak edar, ekspedisi ini juga diisi dengan edukasi keuangan, pengenalan transaksi digital melalui QRIS, hingga program PeKA (Peduli, Kenali, Adukan). Namun langkah ini dinilai masih bersifat jangka pendek jika tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur dan akses berkelanjutan.
Di lapangan, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak sederhana. Selain keterbatasan uang layak edar, warga juga minim akses terhadap literasi keuangan, layanan kesehatan, hingga informasi kebencanaan.
Artinya, persoalan di wilayah sungai bukan sekadar soal distribusi Rupiah, melainkan potret nyata ketimpangan pembangunan yang masih terjadi.
Keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam ekspedisi ini pun menjadi bukti bahwa akses ke wilayah tersebut memang tidak mudah, bahkan untuk sekadar menghadirkan layanan dasar negara.
Ekspedisi Rupiah Kalimantan memang menjadi langkah konkret, namun sekaligus mengingatkan bahwa pemerataan layanan keuangan di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Jika tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai serta keterisolasian layanan keuangan di wilayah sungai akan terus berulang di tengah narasi besar transformasi digital yang digaungkan pemerintah.
Editor: Muhammad Tamyiz
