lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menegaskan akan menggelar aksi dengan skala lebih besar apabila komitmen penyelesaian persoalan distribusi solar subsidi bagi nelayan tidak direalisasikan dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang yang juga Ketua Umum HMI Cabang Tanah Laut, Zulkifli, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Tanah Laut, Kamis (21/5/2026).
RDPU itu turut dihadiri Ketua DPRD Tanah Laut, H Khairil Anwar, Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut, Muh Kusri, camat, kepala desa, perwakilan nelayan, serta jajaran Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menandatangani nota kesepakatan terkait upaya penyelesaian persoalan distribusi BBM solar bersubsidi bagi nelayan di Desa Tabanio dan Kuala Tambangan.
Kesepakatan itu memuat komitmen untuk melakukan verifikasi dan koordinasi bersama guna menyelesaikan persoalan distribusi solar subsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Zulkifli menegaskan pihaknya tidak ingin hasil RDPU hanya berhenti pada penandatanganan dokumen tanpa tindak lanjut nyata di lapangan.
“Kami menghormati komitmen yang sudah ditandatangani bersama. Tapi kalau ini hanya sebatas formalitas dan tidak dijalankan dalam waktu dekat, maka Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang memastikan gelombang perlawanan yang lebih besar akan terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan distribusi solar subsidi telah lama menjadi keluhan nelayan kecil yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas melaut.
Karena itu, mahasiswa mendesak adanya langkah konkret dari pihak terkait, termasuk penindakan terhadap dugaan praktik penyalahgunaan distribusi solar subsidi yang dinilai merugikan nelayan.
“Kami ingin ada tindakan nyata, bukan sekadar pertemuan dan tanda tangan. Nelayan menunggu bukti,” ujarnya.
Zulkifli juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat guna mengawal hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam RDPU tersebut.
Menurutnya, gerakan pengawalan akan terus dilakukan sampai persoalan distribusi BBM subsidi bagi nelayan benar-benar diselesaikan.
“Gerakan ini tidak akan berhenti sampai persoalan benar-benar diselesaikan. Kami juga mulai membangun komunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa lainnya untuk bersama-sama mengawal isu ini,” katanya.
Editor: Tim Redaksi
