lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mendorong keterlibatan aktor non-pemerintah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2026–2030.
Upaya tersebut dilakukan melalui workshop yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng di Aula Bapperida, Palangka Raya, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di daerah.
Membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Plt. Kepala Bapperida Kalteng, Syahfiri, menegaskan pentingnya pendekatan kemitraan multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholder partnership) dalam penyusunan RAD SDGs.
“Pendekatan ini menjunjung prinsip No One Left Behind, serta mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam setiap program yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga menjalin kerja sama dengan lembaga internasional asal Jerman, GIZ, melalui proyek penguatan kapasitas perencanaan kebijakan untuk implementasi Agenda 2030.
Menurut Syahfiri, penyusunan RAD SDGs dilakukan secara sistematis guna menghasilkan proyeksi indikator pembangunan yang akan menjadi acuan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, agar selaras dengan target nasional dan global.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memperkuat sinergi dalam menyelesaikan RAD SDGs sesuai target.
“Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target SDGs menuju 2030,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng, Chandra F. Asmara, menjelaskan workshop berlangsung selama dua hari dan diawali dengan pelatihan pengelolaan Platform SDGs Kalteng bersama GIZ.
Ia menambahkan, kerja sama antara Pemprov Kalteng dan GIZ telah berjalan sejak 2024 dan terus diperkuat melalui berbagai program kolaboratif hingga 2026.
“Partisipasi aktif masyarakat, akademisi, organisasi sipil, hingga sektor swasta sangat penting dalam mempercepat pencapaian indikator SDGs di daerah,” jelasnya.
Sebagai bentuk transparansi, Pemprov Kalteng juga menyediakan Platform SDGs Kalteng yang dapat diakses masyarakat untuk memantau capaian pembangunan secara terbuka.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemprov Kalteng berharap penyusunan RAD SDGs 2026–2030 dapat berjalan lebih inklusif, partisipatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Editor: Rizki
