lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Intervensi pasar akan dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Rakor yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah itu diikuti secara virtual dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Senin (20/7/2026).
Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi berbagai faktor, baik global maupun nasional. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap Banjarbaru, khususnya pada komoditas beras yang sebagian besar pasokannya masih berasal dari luar daerah.
“Beberapa kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Karena itu kita harus segera mengambil langkah konkret agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan,” ujarnya.
Lisa menjelaskan kebutuhan beras masyarakat Banjarbaru masih bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa. Namun, distribusi komoditas tersebut saat ini menghadapi kendala akibat tingginya biaya transportasi yang dipicu mahalnya harga serta terbatasnya pasokan solar.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ia meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program pengendalian inflasi.
Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain memperluas operasi pasar, menggelar Gerakan Pangan Murah di wilayah yang mengalami lonjakan harga, serta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog guna menjaga ketersediaan stok pangan.
“Kita harus bergerak bersama. Saya minta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat ini melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dan penguatan koordinasi dengan Bulog agar pasokan pangan tetap terjaga serta harga lebih terkendali,” tegasnya.
Selain harga pangan, Lisa juga meminta perangkat daerah terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi tabung 3 kilogram menyusul adanya kenaikan harga di pasaran. Pengawasan diperlukan agar penyaluran tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Pemkot Banjarbaru optimistis sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mengendalikan laju inflasi di daerah.
Sumber: MC BJB
Editor: Tim Redaksi
