lenterakalimantan.com, GAMBUT – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah derasnya arus informasi digital menjadi perhatian berbagai pihak. Untuk itu, digelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Peran Jurnalis dalam Menciptakan Media yang Edukatif, Berimbang, dan Bebas Hoaks” di Hotel Grand Tan Banjarmasin, Jalan A Yani Km 11,8, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kasubdit Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan, AKBP Soetrijono, SP, MM, yang mewakili Direktur Intelkam Polda Kalsel.
Dalam sambutannya, AKBP Soetrijono menegaskan bahwa stabilitas keamanan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang beredar di masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, sehingga diperlukan peran aktif media dalam memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan.
“Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Satu berita hoaks yang tidak dikontrol bisa memicu kesalahpahaman, memecah belah persatuan, hingga mengganggu ketertiban umum. Karena itu, insan pers dan jurnalis menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan media massa untuk menjaga kondisi Kalimantan Selatan tetap aman, damai, dan terhindar dari potensi konflik akibat penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.
FGD tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan, Ansharian Noor, serta Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Chairun Nimah.
Dalam pemaparannya, Ansharian Noor menyampaikan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, media yang berkualitas harus mampu menyajikan informasi secara utuh dengan menjelaskan konteks, latar belakang, serta dampak dari suatu peristiwa.
“Media yang berimbang memberikan ruang kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan pandangannya secara adil. Sementara media yang bebas hoaks harus memastikan setiap informasi telah melalui proses verifikasi yang ketat sebelum dipublikasikan,” katanya.
Sementara itu, Chairun Nimah menjelaskan bahwa Diskominfo Kalsel terus mendukung peningkatan kapasitas jurnalis dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi di era digital. Ia mengingatkan bahwa informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dan berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Kami menyediakan saluran verifikasi informasi bagi rekan-rekan media maupun masyarakat. Jika menemukan informasi yang meragukan, jangan langsung disebarkan sebelum dipastikan kebenarannya. Media yang sehat akan melahirkan masyarakat yang cerdas dan turut menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti anggota JMSI, wartawan, serta pengelola media di Kalimantan Selatan. Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan seputar strategi menyaring informasi, membedakan fakta dan opini, serta penerapan prinsip-prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab.
Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menghadirkan produk jurnalistik yang akurat, berimbang, dan edukatif, sehingga media massa dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga persatuan, ketertiban, serta mendukung pembangunan daerah.
Editor: Tim Redaksi
