lenterakalimantan.com, JAKARTA – Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) memproyeksikan kenaikan permukaan air laut global dapat mencapai 0,9 hingga 1,8 meter pada 2100 sebagai dampak perubahan iklim. Proyeksi tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap kota-kota pesisir dunia, termasuk Jakarta yang dinilai menghadapi risiko tinggi akibat kombinasi kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah.
Mengutip laporan Sciencing, Sabtu (4/7/2026), Jakarta menghadapi ancaman ganda berupa kenaikan muka air laut akibat pemanasan global serta penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang masih berlangsung. Kombinasi kedua faktor tersebut meningkatkan risiko banjir pesisir (rob) dan genangan apabila tidak diimbangi upaya mitigasi yang memadai.
NASA menjelaskan, kenaikan muka air laut dipicu oleh mencairnya lapisan es di kawasan kutub serta pemuaian air laut akibat meningkatnya suhu global. Fenomena tersebut diperkirakan akan memengaruhi ratusan juta penduduk yang bermukim di wilayah pesisir di berbagai negara.
Dalam laporannya, Sciencing menyebut Jakarta sebagai salah satu kota dengan laju penurunan permukaan tanah yang tinggi. Kondisi tersebut diperparah oleh letaknya yang berada di dataran rendah serta dilintasi 13 sungai yang bermuara ke Laut Jawa, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan banjir rob.
Ancaman tersebut tercermin dari sejumlah kejadian banjir dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal Maret 2025, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek dan sebagian Pulau Jawa. Bekasi menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah.
Laporan tersebut juga menyebut permukaan tanah di beberapa wilayah Jakarta mengalami penurunan sekitar 17 sentimeter per tahun. Apabila kondisi itu terus berlangsung tanpa penanganan yang efektif, risiko genangan dan banjir diperkirakan akan semakin meningkat pada masa mendatang.
Jakarta memiliki sejarah panjang menghadapi bencana banjir. Salah satu yang terbesar terjadi pada 2007 yang mengakibatkan puluhan korban jiwa serta kerugian ekonomi yang signifikan.
Sciencing juga menyinggung pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Tingginya risiko banjir, selain persoalan kepadatan penduduk, kemacetan, dan polusi, disebut sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.
Pembangunan IKN ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga 2045 dan diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang lebih tangguh terhadap berbagai tantangan lingkungan, termasuk dampak perubahan iklim.
Editor: Tim Redaksi
