lenterakalimantan.com, JAKARTA – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa (FABEM) bersama Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo-Gibran (MASKER PRAGI) menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional.
Kedua organisasi menilai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan ekonomi kerakyatan dinilai tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurut FABEM dan MASKER PRAGI, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, sektor pertanian, serta perikanan menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Selain itu, kedua organisasi mendukung pengembangan desa komoditas yang mampu melahirkan eksportir berkelas dunia serta penguatan desa-desa nelayan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Potensi sumber daya kelautan Indonesia dinilai perlu terus dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana produksi, kemudahan akses pembiayaan, serta perluasan akses pemasaran bagi nelayan.
Wakil Ketua Umum DPP FABEM yang juga Ketua Umum DPP MASKER PRAGI, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, inklusif, dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik serta penerapan sistem meritokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia.
“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong terciptanya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Tody, Selasa (28/7/2026).
Ia menambahkan, pembangunan sektor pangan tidak dapat hanya bertumpu pada pertanian, tetapi juga harus memberikan perhatian yang seimbang kepada sektor perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Menurutnya, desa nelayan memiliki peran strategis sebagai penyangga ketahanan pangan nasional sehingga memerlukan dukungan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur, kemudahan akses pembiayaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
FABEM dan MASKER PRAGI juga menyoroti pentingnya perlindungan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut kedua organisasi, perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), pengendalian alih fungsi lahan pertanian, serta sinkronisasi kebijakan tata ruang menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Kebijakan tersebut, menurut mereka, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, serta penguatan koordinasi tata ruang bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
FABEM dan MASKER PRAGI juga mengutip penjelasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 28 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah sepanjang periode 2019–2024 akibat alih fungsi menjadi kawasan industri maupun permukiman.
Selain perlindungan lahan pertanian, kedua organisasi menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. FABEM dan MASKER PRAGI juga mendorong penguatan perlindungan masyarakat adat melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif.
Sekretaris Jenderal DPP MASKER PRAGI, Muliansyah Abdurrahman, S.Sos., M.Si., mengatakan kolaborasi lintas sektor diyakini mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
Kedua organisasi berharap berbagai program pemerintah dapat dijalankan secara konsisten dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan yang tepat sasaran dinilai akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
FABEM dan MASKER PRAGI juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Menurut mereka, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh komponen bangsa.
Ketua DPW MASKER PRAGI Sumatera Utara, Rinno Hadinata, S.Sos., menyatakan pihaknya optimistis Indonesia mampu membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, dan pembangunan desa nelayan.
Refleksi Kritis: Kedaulatan Pangan Memerlukan Reformasi Tata Kelola
Tody Ardiansyah Prabu menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga mencakup keadilan distribusi, keberpihakan kepada petani, dan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi.
Menurutnya, reformasi tata niaga, penguatan koperasi, perlindungan pasar domestik, serta peningkatan nilai tambah produk pangan menjadi syarat penting agar Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai lumbung pangan dunia.
Ia juga menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan mulai memperkuat industri pangan olahan, produk organik bersertifikat, serta pengembangan teknologi pangan yang ramah lingkungan.
Menjelang Indonesia Emas 2045, FABEM dan MASKER PRAGI menilai kawasan perbatasan perlu dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pangan. Petani dan nelayan harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam sistem ekonomi nasional, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.
Kedua organisasi meyakini bahwa dengan konsistensi kebijakan, inovasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berpeluang menjadi tidak hanya lumbung pangan dunia, tetapi juga salah satu pusat peradaban pangan global.
Editor: Tim Redaksi
