lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI Purn Djamari Chaniago, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Kalsel, serta tokoh masyarakat di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Sabtu (1/8/2026).
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H Muhammad Syarifuddin, unsur Forkopimda Kalsel, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel, para bupati dan wakil bupati se-Kalsel, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Hasnuryadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Menko Polkam beserta rombongan ke Kalsel. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Kehadiran Bapak Menteri merupakan kehormatan bagi kami sekaligus menjadi energi untuk semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga Kalimantan Selatan tetap aman, damai, dan kondusif,” ujar Hasnuryadi.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga vertikal, serta seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat.
Hasnuryadi juga mengajak seluruh pihak menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Kalsel. Menurutnya, nilai persaudaraan, gotong royong, dan toleransi merupakan modal sosial yang harus dipelihara demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif.
Sementara itu, Menko Polkam RI Jenderal TNI Purn Djamari Chaniago menegaskan bahwa Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus penopang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, posisi tersebut menuntut sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan pertambangan tanpa izin, pembalakan liar (illegal logging), penyelesaian konflik agraria, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
“Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus terus memperkuat kolaborasi agar setiap tantangan dapat dihadapi secara bersama-sama,” tegas Djamari.
Dalam kesempatan itu, Djamari juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Republik Indonesia mengusung konsep President of Solutions, yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur melalui program-program prioritas nasional.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan buku “President of Solutions” dari Menko Polkam kepada Wakil Gubernur Kalsel, dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.
Editor: Tim Redaksi
